KEPAHIANG, CURUPEKSPRESS.COM - Meski di tahun 2023 ini anggaran penanganan stunting di Kabupaten Kepahiang tidak ada, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang tetap mengupayakan agar program nasional penanganan stunting ini bisa dijalankan secara maksimal.
Dimana selain 8 pokok kinerja yang wajib dilakukan sesuai intruksi pusat, Pemkab Kepahiang melakukan penetapan program Orang Tua (Ortu) asuh untuk tetap menjalankan program penekanan stunting.
Sebagaimana disampaikan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kepahiang H Zurdi Nata SIP, mengingat anggaran untuk penanganan stunting di Kabupaten Kepahiang ini tidak ada.
Dimana sudah seharusnya Pemkab memiliki inovasi tersendiri untuk menekan angka stunting yang ada.
BACA JUGA:Kasus Stunting Tertinggi di Provinsi Bengkulu, Wabup : Harus Ada Evaluasi Besar-besaran
BACA JUGA:Angka Stunting Turun 5,6 Persen
Salah satunya dengan cara menerapkan program Ortu asuh yang melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari setiap OPD, baik itu vertikal maupun horizontal.
"Untuk program Ortu asuh ini, kita akan melibatkan semua ASN yang mampu di Kabupaten Kepahiang. Untuk itu semua ASN yang ada diharapkan bersiap untuk kerjasamanya," ujar Nata.
Adapun teknis dan waktu penerapan Ortu asuh ini tambah Nata, akan dilaksanakan selama 6 bulan lamanya.
Dimana setiap ASN setiap harinya diminta untuk mengeluarkan uang sebesar Rp 15 ribu untuk satu orang anak pada setiap paketnya selama 6 bulan tersebut.
BACA JUGA:Usai Paripurna, Hasil Reses Masuk Pokir Dewan
BACA JUGA:7 Desa Ini Dapat DD di Atas Rp 1 Miliar
"Dengan program Ortu asuh ini, kita mengharapkan semua ASN di Kabupaten Kepahiang ini dapat terlibat menjadi Ortu asuh untuk para penderita stunting. Dimana setiap ASN yang ada, minimal memberikan bantuan Rp 15 ribu atau satu paket saja. Namun jika bisa memberikan lebih, akan lebih baik. Karena uang tersebut langsung akan diberikan makanan bergizi untuk diberikan kepada penderita stunting," sampainya.
Masih dikatakan Nata, sejauh ini program tersebut masih disusun dan dikaji lebih lanjut.
Dimana untuk penerapannya sendiri tambah Nata, akan ditetapkan secepatnya dalam bulan-bulan Februari ini.