KEPAHIANG, CURUPEKSPRESS.COM - Nasib 1.600 tenaga honorer di wilayah Kerja Kabupaten Kepahiang saat ini masih digantung.
Ini sehubungan dengan wacana penghapusan tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) yang tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Bagaimana tidak, sampai saat ini belum ada kejelasan terkait dengan penghapusan honorer tersebut.
Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kepahiang Ardiansyah SH MH melalui Kabid Perencanaan Mutasi Dedi Erlanjaya SIP, jika saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dan kejelasan terhadap wacana penghapusan tenaga honorer tersebut.
BACA JUGA:PMI Harus Punya Akun SIAPkerja
BACA JUGA:Alasan Sibuk, 1 PPS Mundur
Karena sejauh ini, pihaknya juga sudah beberapa kali mengikuti rapat yang dilaksanakan di Kemenpan RB, namun belum ada ketegasan terhadap hal tersebut.
"Sampai saat ini kami sendiri belum tahu, wacana penghapusan tenaga honorer tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Karena sebelumnya kami juga sempat mendengar jika wacana penghapusan tersebut akan dibatalkan. Untuk itu kita tunggu saja kabar lebih lanjut dari pihak Kemenpan RB," ujarnya.
Meski demikian dikatakan Dedi, terkait dengan rencana penghapusan tenaga honorer tersebut tentu pihaknya akan mencari solusi untuk mengantisipasinya.
Dimana pihaknya berencana, untuk nasib tenaga honorer ini dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang disediakan oleh Pemerintah Pusat menggunakan APBD pada masing-masing daerah.
BACA JUGA:Program Orang Tua Asuh, 141 Anak Masuk Data Penanganan Stunting
BACA JUGA:Kelurahan Air Putih Baru, Segera Atasi Banjir
"Tentu salah satu jalannya jika nanti tenaga honorer benar dihapuskan. Maka kuota untuk P3K di Kepahiang harus ditambah jumlahnya. Karena seperti yang kita ketahui selama ini, peran tenaga honorer sangat membantu," ucapnya.
Lebih lanjut dirinya menegaskan, berkenaan dengan hal tersebut pihaknya juga hanya menunggu keputusan dari pihak Kemenpan RB.
Jika memang nantinya tenaga honorer dihapus, pemerintah setempat juga harus memikirkan bagaimana nasib dari para honorer yang bekerja di suatu daerah tersebut.