LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Sebanyak 5 desa yang masuk dalam kategori terisolir atau tertinggal di wilayah Lebong menjadi fokus pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan pada tahun ini, kelima desa terisolir itu diusulkan Bupati Lebong Kopli Ansori langsung ke Dirjen Pembangunan Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI), Senin (15/5).
Bupati Lebong, Kopli Ansori dalam keterangannya mengatakan, kunjungan tersebut merupakan upaya mengajukan usulan sejumlah kegiatan untuk percepatan pembanggunan sarana dan prasarana pedesaan di Lebong.
BACA JUGA:
- 90 Tenaga Honorer Lepas Terdaftar Dinas PUPR-HUB Mulai Bekerja
- Asik Nongkrong, Motor Hilang di Rumah Teman
"Ini semua kita lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemajuan Lebong kedepan, proposal sudah kita sampaikan dan sudah diterima langsung pihak Dirjen," kata Kopli.
Dengan diserahkannya pengajuan tersebut Kopli berharap Kementrian PDTT dapat mendukung pembangunan desa yang berada di wilayah Lebong, salah satunya dengan memasukan program prioritas atau objek kegiatan strategis Kementrian Desa seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Semoga dengan kedatangan kami mendapatkan solusi dari pihak Kementrian Desa dan untuk dapat menuntaskan berbagai masalah yang terjadi di Lebong. Terutama desa-desa yang aksesnya masih sulit," ucapnya.
BACA JUGA:
- Cuaca Panas Ekstreme, Dinkes Lebong Minta Warga Kurangi Aktivitas Diluar Rumah
- Pasca Dugaan Pungli di Dikbud, Sekolah Harapkan Usut Tuntas
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, H Mustarani Abidin SH Msi menyebutkan adapun ke lima Desa terpencil yang diusulkan pihaknya masuk ke dalam skala prioritas tahun anggaran 2024 mendatang yakni berada di Kecamatan Topos dan Kecamatan Pinang Belapis.
"Yang di usulkan pembangunan sarana dan prasarana itu salah satunya desa Sungai Lisai dan desa-desa yang sulit aksesnya," tuturnya
Sampai saat ini, lanjut Sekda ke lima Desa terpencil yang diusulkan masuk skala prioritas itu sudah disampaikan ke Pemerintah Pusat. Selanjutnya tinggal pemerintah pusat yang menentukan apakah akan dibangun ataupun tidak.
"Kita sifatnya hanya menyampaikan, harapan kita usulannya itu bisa diakomodir oleh Kemendes PDTT," singkatnya.
BACA JUGA:
- Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pembacokan, Begini Ciri-cirinya!!
- 80 Guru RA dan Madrasah Ikuti Bimtek IKM