REJANG LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Bagi 66 desa yang baru saja menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2023 bakal dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah Rejang Lebong.
Disampaikan Inspektur pada Inspektorat Daerah Rejang Lebong, Gusti Maria SH MM, audit yang dilakukan akan menyasar penggunaan serta pemanfaatan aset desa dan penggunaan dana desa (DD) tahun 2023.
"Dalam waktu dekat ini kami Inspektorat bakal turun untuk memeriksa atau mengaudit aset dan penggunaan keuangan yang ada di 66 desa yang baru saja mengikuti Pilkades serentak," ungkapnya.
BACA JUGA:
- Datangi Kantor Bupati RL, Warga Demo Tolak Hasil Pilkades
- Sst... Keputusan Sengketa Pilkades di Tangan Bupati
Lantas mengapa 66 desa tersebut saja yang dilakukan audit? Gusti menjelaskan, karena pihaknya ingin mengetahui apa saja yang sudah dijalankan oleh kepala desa (Kades) lama selama pengunaan keuangan DD tahap I dan aset-aset yang ada.
"Supaya kades yang baru bisa melaksanakan sepenuhnya tugas-tugas kades yang lama tanpa ada beban," ujarnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, hal ini juga dilakukan guna ingin memisahkan kinerja kades lama dengan kades baru sebelum dilakukannya pelantikan.
"Jadi sebelum resmi dilantik, kita cut dulu kinerja kades lama dan baru. Ketika misal ada masalah atas penggunaan keuangan atau pemanfaatan aset desa, maka kades lama lah yang harus mempertanggungjawabkannya, bukan kades baru yang baru menjabat. Sehingga kades yang baru nanti hanya tinggal melanjutkan pekerjaan kades lama sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku," jelasnya.
BACA JUGA:
- Ssttt.. Keputusan Sengketa Pilkades 2 Desa Ditunda, Bupati Minta Saran Forkopimda
- Sebelum Pelantikan, Dewan Minta Sengketa Pilkades Selesai
Rencana turun ke desa-desa dimaksud, kata dia, telah diagendakan terlaksana pada awal sampai dengan pertengahan Agustus ini.
"Setiap Irban punya wilayah mereka masing-masing, jadi nanti pada saat turun sudah terbagi dari 66 desa dimaksud," bebernya.
Oleh karena itu, tambah Gusti, pihaknya meminta kepada masing-masing aparatur desa agar dapat menyiapkan segala bentuk administrasi baik administrasi pertanggungjawaban keuangan maupun administrasi pertanggungjawaban aset desa.
"Kami minta aparatur desa segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 2 indikator pemeriksaan tersebut," tandasnya.
BACA JUGA:
- Tak Selesai di Kecamatan, 2 Sengketa Pilkades Naik ke Kabupaten
- Selesaikan Sengketa Pilkades, Tetap Pedomani Perbup