Pembangunan Jembatan Kesembe, Mayoritas Warga Minta Ganti Rugi Rp 17 Juta/Rumah

Pembangunan Jembatan Kesembe, Mayoritas Warga Minta Ganti Rugi Rp 17 Juta/Rumah

CURUP, CE - Warga pemilik rumah yang terkena imbas pembangunan pelebaran jembatan Kesambe, mayoritas mendapat ganti rugi sebesar Rp 17 juta/rumah. Hal ini disampaikan pemilik rumah yang mendapat ganti rugi.

"Untuk rumah saya atau tiga rumah menuju kesambe usai jembatan ini kurang lebih Rp 17 Juta perumah," sampai Hambali penerima ganti rugi.

Menurutnya, jika untuk rumahnya pribadi dan rumah yang dimiliki Susi tepat didekat samping rumahnya untuk lahan yang dibebaskan kurang lebih 2 meter dengan panjang lahan lebih dari 13 meter. Dan untuk bangunan sendiri sama dengan panjang kurang dari 3 meter dengan luas yang sama yakni 10 sampai dengan 13 meter, dengan ganti rugi kurang lebih dengan dana yang sama.

"Saya dengan Susi relatif sama dan untuk ukuran dan dana yang kita terima juga sama," katanya.

Disisi lain Acan (35) pemilik rumah seberang jalan menyampaikan, jika pihaknya mendapat ganti rugi hingga Rp 20 juta, ini karena rumah yang dimilikinya hampir setengah yang akan diambil untuk pelebaran jembatan tersebut yakni panjang lebih dari 5 meter dan juga paang yang mencapai lebih 10 meter,

maka dari itu diganti lebih mahal. Namun pihaknya menyampaikan jika keberatan karena hingga belakang rumah pihaknya tidak terlalu banyak meliki lahan, untuk membanguan mundur kebelakang, sedangkan dana tersebut untuk membeli tahan dilokasi lain juga tidak cukup.

"Tetapi karena kita ini warga yang baik dan ini untuk kepentingan bersama dan kemajuan Rejang Lebong maka kita terima saja," terangnya.

Sementara itu Kontaktor Pelaksana jembatan sendiri Herwan menyebutkan jika nantinya ganti rugi yang dikeluarkan lebih dari angka tersebut. Pasalnya pihaknya akan merehap kembali banguan yang dirusak, yang jelas akan ada material yang dibeli dan akan ada tukang yang kita bayar, jika dihitung - hitung maka pihaknya akan mengeluarkan per satu rumah mencai Rp 30 Juta.

"Kita juga seharusnya tidak berurusan dengan ini, karena ini PU yang seharusnya menyelesaikan tetapi karena kita yang dilapangan dan mendengar keluhan mereka maka dari itu kita upayakan, lebih mudah dan lebih banyak pembebasan," pungkasnya. (CE1)

Sumber: