DJPB Ingatkan Serapan DAK dan DD, Bengkulu Termasuk Rendah

BENGKULU, CE - Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan RI ingatkan Pemerintah Provinsi Bengkulu, termasuk juga pemerintah Kabupaten dan Kota terkait masih rendahnya serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa (DD) di Provinsi Bengkulu. Hal ini sebagaimana diungkapkan Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPB Kementeian Keuangan RI, R Wiwin Istanti saat menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta penganugerahan Bengkulu Treasury Award Tahun 2019, Selasa (18/7) kemarin. "Kami mohon kepada Pemda di wilayah Bengkulu untuk segera menyerap anggaran dari Pemerintah Pusat, karena Semester I 2019 akan segera habis, jangan sampai anggaran tersebut kembali ke pusat lagi," sampainya.

Dikatakannya bahwa untuk DAK Fisik sebesar Rp1,2 Triliun yang dialokasikan untuk Provinsi Bengkulu hingga saat ini belum terealisasi sama sekali. Belum lagi ditambah dengan penyerapan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 baru terserap sebesar Rp 375,32 miliar atau 34,7 persen dari pagu Rp 1,079 Triliun. "Lambannya angka realisasi penyerapan anggaran tersebut disebabkan banyak Pemda di Bengkulu mengkebut penyerapan anggaran menjelang akhir tahun," kata Wiwin. Wiwin berharap penyerapan APBN di daerah bisa dilakukan secara proporsional dimana pendapatan harus ditingkatkan dan belanja di efisiensikan. Karena APBN merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah di bidang fiskal dalam rangka mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. "Saya berharap APBN di Bengkulu bisa dimanfaatkan dengan baik dan mesejahterahkan masyarakat," pungkasnya. Sementara itu Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA mengatakan bahwa pada 2019 ini DAK Fisik untuk Provinsi Bengkulu meningkat sebesar 61,56 persen dibandingkan dengan tahun 2018 lalu, dan bahkan dana desa juga mengalami peningkatan. Menyikapi hal tersebut, Ia berhap melalui Rapat Koordinasi yang dilakukan DJPb Pusat dan Provinsi dapat mengatasi setiap hambatan yang kerap dialami oleh Pemda di lapangan. "Persoalan yang sering terjadi di Bengkulu adalah anggaran meningkat tapi persentase penyerapan rendah, kebiasaan kita adalah suka menggeber di akhir tahun," ungkapnya. Untuk itu, Ia berharap Pemda yang ada di Bengkulu dapat segera menyusun dokumen perencanaan dan merealisasikan anggaran DAK Fisik. Begitu juga dengan Dana Desa, Pemda harus bergerak cepat, jangan ada pihak yang dirugikan. "DAK Fisik harus diserap maksimal, penyaluran dana desa juga harus dilakukan, Bupati harus rajin berkoordinasi dengan KPPN, kalau memang SPJ selalu jadi masalah maka camat juga ikut dipekerjakan juga agar dana desa bisa tersalurkan dengan baik," singkatnya. Terpisah, Bupati Rejang Lebong, H Ahmad Hijazi SH MSi mengaku, hambatan yang sering terjadi terkait penyaluran dana desa yang lambat dikarenakan SDM yang rendah. Pihaknya berharap peran serta Pendamping Desa untuk
melatih SDM para perangkat desa. "Seharusnya pendamping desa lebih banyak peran, kita tidak bisa menyalahkan Kepala Desa tetapi kita harus arahkan Pendamping Desa," ungkapnya. Sedangkan terkait serapan DAK Fisik yang belum terealisasi secara optimal, Hijazi beranggapan bahwa semuanya akan terserap pada waktunya. Setelah laporan selesai disampaikan sebelum 21 Juli 2019 maka grafik penyerapannya nanti juga akan mengalami kenaikan. "Jadi memang sudah menjadi tradisi biasa diserap menjelang akhir tahun, kalau sekarang paling serapan anggaran baru 30 persen di triwulan ke II padahal seharusnya minimal 50 persen. Namun nanti kelihatan sampai akhir tahun penyerapannya langsung ke angka 95 persen," tandasnya. Untuk diketahui dalam kegiatan rapat kemarin juga dibarengi dengan panandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota dan Kabupaten Kota dalam rangka komitmen mempercepat penyerapan anggaran. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan dengan beberapa kategori terkait dengan pengelola pengelolaan dan penyerapan DAK tahun 2018 lalu. (CE2)

Sumber: