Hipmi Usulkan Penambahan Modal Baru

BENGKULU, CE - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi Bengkulu mengusulkan pemerintah untuk menyalurkan penambahan modal baru (working capital) kepada pelaku usaha. Penambahan modal baru tersebut diberikan untuk memastikan keberlangsungan bisnis menyongsong tatanan normal baru (new normal).
"Kalau sudah new normal dan bisnis mau buka lagi kan butuh modal. Contoh saja restoran untuk bayar sewa tempat," kata Ketua Hipmi Bengkulu, Yuan Degama.
Ia mengatakan, pihaknya menemukan fakta bahwa pelaku usaha membutuhkan bantuan modal untuk kembali mengoperasikan usaha mereka, terutama untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki modal terbatas. Bantuan tersebut, lanjutnya, tak hanya menjamin keberlanjutan pelaku usaha namun juga memastikan para pekerja yang selama ini dirumahkan dapat kembali bekerja.
"Banyak UKM kita membutuhkan modal usaha, jadi pemerintah harus pikirkan itu," tuturnya.
Selain itu, menurutnya, dengan memberikan bantuan modal, pemerintah juga berpotensi mengoptimalkan nilai bisnis hingga 4 kali lipat dari total anggaran yang digelontorkan. Namun, ia tak merinci lebih jauh perhitungan yang disebutnya.
"Potensi optimalisasi daya ungkit ekonomi oleh penjaminan modal kerja, misal dari APBN ada Rp 6 triliun, itu potensi modal kerja yang di deliver bisa Rp100-125 triliun, kami menghitung kalau ada perputaran modal sampai Rp125 triliun maka nilai bisnis bisa 2-4 kali lipat," ungkapnya.
Terpisah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Ismed Saputra mengakui, masih terjadi selisih antara anggaran yang disiapkan pemerintah untuk stimulus masyarakat dan dunia usaha yang tertekan virus korona dengan realisasi pemberian. Selisih tersebut tercermin dari realisasi stimulus yang diberikan pemerintah.
"Misalnya stimulus untuk UMKM yang baru tersalurkan sebesar 0,6 persen dari total anggaran Rp123,46 triliun," tuturnya.
Ia menambahkan, sama halnya dengan stimulus pembiayaan korporasi yang belum tersalurkan sama sekali dari total anggaran senilai Rp 53,57 triliun. Belum tersalurkannya stimulus tersebut disebabkan belum selesainya regulasi, persiapan data, serta persiapan IT untuk mendukung operasional.
"Berdasarkan info yang diterima pada Juni ini seluruh peraturan dan skema dukungan bisa beroperasi untuk bantu dunia usaha," pungkasnya. (CE2)

Sumber: