Belanja Daerah Diproyeksikan Rp 2,8 Triliun

Reporter: Sari Apriyanti|

Editor: Sari Apriyanti|

Selasa 02-11-2021,08:59 WIB

Belanja Daerah Diproyeksikan Rp 2,8 Triliun

CURUP EKSPRESS ONLINE - Dalam Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi tahun anggaran 2022, untuk belanja daerah diproyeksikan Rp 2,8 triliun lebih. Termasuk juga melaksanakan 18 kegiatan prioritas dan 68 kegiatan unggulan.

Ini sebagaimana diungkapkan Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah usai menyampaikan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi tahun anggaran 2022 ke DPRD Provinsi Bengkulu. Melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin, (1/11) kemarin.

Sedangkan untuk RAPBD Provinsi tahun depan penerimaan daerah diproyeksikan Rp 2,7 triliun lebih. Dengan rincian Pendapat Asli Daerah (PAD) diproyeksikan Rp 966 miliar lebih, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 1,7 triliun lebih dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 1,116 miliar lebih.

Dikatakan Gubernur, dengan telah disampaikan RAPBD tahun depan, agar dalam pengesahaannya tepat waktu pada akhir bulan ini. Mengingat jika melewati, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan terkena finalty dari pemerintah pusat.
"Jika Pemprov bersama DPRD Provinsi dapat mengesahkan RAPBD menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebelum tanggal 30 November, kita akan mendapatkan dana insentif dari pusat," sampainya.

Kemudian untuk perealisasian program unggulan prioritas akan mulai direalisasikan tahun depan, termasuk janji politik saat kampanye lalu.
"Program pembagian tabung gas gratis, biaya pendidikan gratis dan lain-lainnya, mulai direalisasikan pada tahun depan," katanya.

Sedangkan mengenai keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Gubernur mengakui, tetap fokus yang bersifat prioritas lebih dulu, karena memang ketersediaan anggaran dana terbatas.
"Untuk pembangunan infrastruktur tetap, tapi lebih mengutamakan jalan poros dan sentra produksi," katanya.

Terpisah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu Tantawi Dali menyebutkan, pengurangan anggaran dana APBD tahun depan jika dibandingkan tahun 2019 lalu, mencapai Rp 600 miliar lebih.

Untuk itu diharapkan, karena saat ini masih pandemi, sehingga refocusing anggaran masih akan dilakukan, mau tidak mau agar dimaklumi. Tapi meski demikian pihak legislatif akan tetap menjalankan tupoksinya dengan maksimal.
"Kita saat ini bisa bersabar dulu, karena kondisi daerah dan negara sekarang seperti itu, keterbatasan anggaran. Jika tidak salah dana untuk pembangunan infrastruktur tahun depan hanya Rp 100 miliar. Tapi kita akan berupaya lagi bersama Pemerintah Provinsi meyakinkan Pemerintah Pusat, agar peruntukan anggaran ini bisa kembali seperti 2 tahun lalu," singkatnya. (CE2)