Beredar Isu, Penerbitan NIP Harus Tebus Rp 100 Juta

LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Dua taruna asal Kabupaten Lebong yang dilantik menjadi Perwira Transportasi Politeknik Transportasi Darat Indonesia dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD) tahun 2022 lalu, di terpa isu tak sedap.

Bagaimana tidak, informasi yang beredar di masyarakat jika dua taruna tersebut diduga harus menebus uang sebesar Rp 100 juta dari oknum yang menyebutkan bisa menerbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) pegawai di salah satu OPD Pemkab Lebong.

Menyikapi hal ini, Kabid Mutasi BKPSDM Chandra SH membantah dengan adanya isu yang beredar tersebut, ia mengaku untuk mengurus penerbitan NIP sendiri sama sekali tidak di pungut biaya apapun dari pemerintah.

"Isu yang beredar itu tidak benar, karena  penerbitan NIP ini tidak ada pungutan biaya apapun dari pemerintah," kata Chandra.

BACA JUGA:PPDI Segera Kunjungi Diduga Korban Pemerkosaan

BACA JUGA: Kelurahan Air Putih Baru Kerap Banjir, Diduga Pasal Sampah

Lebih jauh disampaikan Chandra, untuk mekanisme penerbitan NIP sendiri, peserta yang bersangkutan harus mengurus berkas yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pemberkasan itu selanjutnya akan di serahkan ke BKPSDM untuk di teliti lebih lanjut, setelah itu akan di tindak lanjuti ke BKN hingga nanti SK-nya tersebut akan di keluarkan oleh Pemerintah Daerah.

"Jadi ketentuan dan mekanisme untuk penerbitan NIB dan SK itu sudah ada, menyikapai isu soal Rp 100 juta untuk penebusan itu saya pastikan tidak ada di bidang kami (mutasi, red)," jelasnya.

Sementara itu, salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya tersebut mengaku jika isu ini sudah beredar luas di masyarakat, terlebih informasi tersebut ia dapatkan dari salah seorang keluarga yang bersangkutan.

BACA JUGA:Pemkab Siapkan Handtractor Bagi Desa Turun MT II

BACA JUGA:Wabup Sampaikan 4 Raperda Ini ke Dewan

"Infonyo kalo endak nerbitkan NIP pegawai itu harus nebus Rp. 100 juta, padahal dio (taruna, red) itu kan tes murni, maso harus nebus jugo," singkatnya. 

Sumber: