Pemkab Rejang Lebong Bahas Defisit 112 Miliar

REJANG LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Berpedoman dengan pelaksanaan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dilaksanakan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong (RL) bersama pihak DPRD beberapa waktu lalu.

Saat ini berdasarkan hasil akhir KUA-PPAS, Kabupaten RL masih mengalami defisit sebesar Rp 112 miliar. Karena nya pada Senin 14 November kemarin, Pemkab RL mengadakan rapat pembahasan soal prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Tahun 2023 mendatang.

Sebagaimana dikatakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) RL Yusran Fauzi ST, jika kegiatan pembahasan RPJMD ini masih berkaitan dengan pembahasan KUA-PPAS yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Karena rapat pembahasan yang dilakukan kali ini dilakukan untuk menekan defisit yang ada, agar di Tahun 2023 mendatang tidak terjadi defisit yang besar.

BACA JUGA:Segera Pendaftaran PPK dan PPS, Gunakan Aplikasi SIAKBA

BACA JUGA:Pendataan Regsosek Sudah 99,80 Persen

"Pada intinya, pembahasan RPJMD yang dilakukan ini, adalah salah satu bentuk nyata yang dilakukan untuk menekan defisit yang terjadi. Karena ditargetkan sampai pelaksanaan pengesahan APBD pada Tanggal 30 November ini angka defisit sudah harus nol. Serta membahas agenda kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh beberapa OPD teknis seperti Dinas PUPR, Dikbud, Dinkes, Dispar, Distankan, BPBD, dan juga bagian Kesra untuk Tahun 2023 mendatang," ujar Yusran.

Dikatakan sekda, berkenaan dengan upaya penekanan defisit kedepannya.

Tentu tidak ada penambahan kegiatan baru yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD, melainkan diadakan pengurangan kegiatan sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disediakan di Tahun 2023 nanti.

BACA JUGA:Dinas PMD Bengkulu Dorong Desa Digital

BACA JUGA:Ngaku Jadi Korban Pemerasan, Oknum Camat Pemeran Video Viral Belum Melapor

"Mengingat anggaran yang disediakan masih sama seperti tahun sebelumnya, sementara kebutuhan meningkat akibat terjadinya inflasi. Kami minta masing-masing OPD untuk menghapus beberapa kegiatan yang tidak terlalu penting untuk dilaksanakan. Dimana tujuannya agar di akhir Tahun 2023 mendatang, tidak terjadi defisit yang besar di RL. Selain itu kami juga menyarankan agar di Tahun 2023 nanti masing-masing OPD juga agar tidak terlalu boros untuk berbelanja hal yang sekiranya tidak penting," sampai Yusran.

Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) RL Khirdes Lapendo Pasju SSTP MSi menyampaikan, jika dalam mengupayakan mengurangi defisit yang jumlahnya sebesar Rp 112 miliar, tentu Pemkab RL harus merasionalisasi semua kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2023 pada RPJMD ini.

Dimana kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2023 mendatang, harus sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan Bupati RL Drs H Syamsul Effendi MM bersama Wakil Bupati RL Hendra Wahyudiansayah SH.

"Saat ini kita sedang berupaya menjadikan defisit Rp 112 di RL ini untuk menjadi nol. Mengingat di akhir Bulan November ini kita akan melaksanakan pengesahan APBD. Jadi melalui RPJMD ini, diharapkan ada solusi dan upaya untuk menekan defisit yang terjadi," singkatnya.