1 Desa Dipastikan Tidak Dapat Anggaran BKK, Tinggal Proses Monitoring

REJANG LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Berkenaan dengan penyaluran dana BKK yang merupakan visi misi Bupati Rejang Lebong Drs H Syamsul Effendi MM bersama Wabup Rejang Lebong Hendra Wahyudiansyah SH di Tahun 2022.

Dari 122 Desa di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong dipastikan hanya ada 1 desa yang tidak mendapatkan anggaran BKK, yakni Desa Kota Padang Kecamatan Kota Padang.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Rejang Lebong Suradi Rifai SP MSi melalui Kabid Kelembagaan Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintah Desa Bobby H Santana SSTP didampingi Seksi Kelembagaan Profil Desa, Lomdes, SDM, dan Sosbud Sri, 1 desa yang dipastikan tidak mendapatkan anggaran BKK tersebut dikarenakan tidak ada pelaksana kegiatan di desa tersebut.

BACA JUGA:Soal Tol Bengkulu-Lubuklinggau, Gub Masih Optimis Berlanjut

BACA JUGA:Ngaku Baru 3 Bulan Pacaran, 8 Kali Bobok Bareng

Sehingga sampai batas waktu yang sudah ditetapkan, pihak Desa Kota Padang tidak menyerahkan berkas persyaratan pencairan BKK kepada pihaknya.

"Sesuai dengan arahan dari bupati, sampai batas waktu yang ditentukan perangkat Desa Kota Padang tidak juga menyerahkan berkas pencairan. Untuk itu anggaran BKK yang harusnya diberikan hangus, dan saat ini masih ada sebagai APBD yang tersedia," ujar Sri.

Dikatakan Sri, berkenaan dengan 1 desa yang tidak mendapatkan anggaran BKK tersebut. Beberapa waktu lalu sudah dilaporkan oleh Bupati Rejang Lebong, dan sudah diserahkan surat perihal tidak pengajuannya desa itu.

Dimana hal tersebut juga sudah di proses dan ditindaklanjuti oleh bupati, dan dipastikan tidak memiliki anggaran BKK tersebut.

BACA JUGA:Seragam Gratis Tiba Sebelum Puncak HGN

BACA JUGA:Puncak HGN Ditunda, 18 Desember

"Berdasarkan data yang terhimpun dengan kami, memang sudah dipastikan hanya ada 121 desa yang mendapatkan BKK. Jadi sangat disayangkan untuk 1 desa tersebut yang tidak mengajukan anggaran BKK dengan alasan tidak ada tim pelaksana," sampai Sri.

Masih dikatakan Sri, setelah dipastikan hanya ada 121 desa yang mendapatkan BKK tersebut. Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan tahapan monitoring.

Dimana proses monitoring tersebut dilakukan, untuk mengetahui anggaran BKK yang digunakan oleh masing-masing desa sesuai atau tidak dengan proposal yang sudah diajukan sebelumnya.

"Untuk kegiatan monitoring, sampai saat ini sedang kami jadwalkan. Dimana sebelum memasuki Tahun 2023, kami akan memastikan bahwa anggaran BKK yang diberikan digunakan sesuai dengan proposal yang sudah diajukan sebelumnya," tutup Sri.