Namun, juga terkait dengan detail strategi pemasaran seperti thank you note, desain produk, struk serta packaging.
BACA JUGA:Berikut Cara Membangun Bisnis Startup
5. Mengurus Legalitas Usaha
Ini yang perlu diperhatikan. Ketika kamu sudah siap dengan brand dan proses produksi barang sudah mulai dilakukan, cara mengembangkan bisnis online yang tidak boleh ditinggalkan adalah aspek legalitas usaha.
Apabila kamu memiliki visi dan misi yang kuat untuk mengembangkan usaha, maka sangat disarankan untuk segera memproses legalitas bisnis agar proses ke depannya menjadi lebih mudah.
Biasanya, legalitas usaha berkaitan dengan bentuk perusahaan. Misalnya, Perseroan Terbatas (PT) maupun Persekutuan Komanditer (CV).
Jika kamu sudah menentukan aspek tersebut, maka selanjutnya hanya perlu melengkapi dokumen dan prosedurnya.
"Untuk sekarang mengurus legalitas usaha itu sudah sangat gampang ya, karena semua sudah berbasis online semua. Kembali lagi pada apa legalitas usaha yang akan di urus, tinggal nanti minta saja arahan kepada orang yang terkait di perizinan usaha tersebut," Tegas Rofiq.
BACA JUGA:5 Ide Bisnis Tanpa Modal dan Menjanjikan
Prosedur dan Syarat mendirikan PT di Indonesia.
Dilansir dari laman tempo.co dijelaskan prosedur dan syarat mendirikan PT di Indonesia, Berikut:
- Pengajuan Nama Perseroan Terbatas
Pengajuan nama perusahaan didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham. Dengan persyaratan:
Proses ini bertujuan mengecek nama PT, karena penggunaan nama PT tidak boleh mirip dengan PT yang sudah ada sebelumnya.
Maka itu, pengaju perlu menyiapkan dua sampai tiga pilihan nama PT.
Pendaftaran nama PT juga bertujuan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait (Kemenkumham) sesuai dengan UUPT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
- Pembuatan Akta Pendirian PT
Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan pesetujuan dari Menteri Kemenkumham.