KEPAHIANG, CURUPEKSPRESS.COM - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu terancam batal. Ini lantaran, anggaran hibah yang diberikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepahiang untuk Pemilu 2024 terbilang minim.
Diketahui, saat ini anggaran hibah keseluruhan yang diakomodir Oemkab Kepahiang untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 17 miliar. Padahal seharusnya, pihak KPU Kepahiang setidaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 21 Miliar untuk seluruh kegiatan Pemilu.
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kepahiang Indra menjelaskan, anggaran hibah yang tersedia faktanya memang hanya Rp 17 miliar. Dan itu pun belum final, karena bisa saja terjadi pengurangan lagi akibat dirasionalisasi. Karena nya ditegaskan Indra, bisa-bisa Pilkada yang masuk dalam serangkaian Pemilu di Kepahiang bisa saja terancam batal.
"Sejak awal kita mengusulkan hibah Rp 31 miliar untuk kegiatan Pemilu 2024. Namun karena dilakukan rasionalisasi, timbul angka Rp 23 miliar dari Pemkab. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, anggaran hibah dirasionalisasi lagi hingga menjadi Rp 21 miliar. Bahkan hingga saat ini, anggaran hibah untuk Pemilu terus dirasionalisasi hingga sekarang Rp 17 miliar," terangnya.
BACA JUGA:
- KPU Kepahiang Segera Terima 571. 875 Surat Suara untuk Pemilu 2024
- Anggaran Pilkada 2024 di Kepahiang Sangat Minim, Ini Penjelasan KPU Terkait Hal Itu!
Dengan anggaran segitu lanjut Indra, sangat memungkinkan Pilkada 2024 batal dilaksanakan di Kepahiang. Bahkan kalaupun tidak batal menurutnya, pelaksanaan Pilkada tidak akan berjalan maksimal sesuai yang diinginkan.
"Perihal kemungkinan Pilkada batal sangat memungkinkan, jika anggaran tidak ditambah. Dengan anggaran Rp 17 miliar itu, sulit untuk menjalankan tahapan Pilkada 2024. Karena untuk kebutuhan badan adhoc (PPK dan PPS termasuk sekretariatnya) sudah diangka Rp 13 miliar," tuturnya.
Artinya dengan anggaran hibah yang tersedia Rp 17 miliar itu. Hanya tersisa sebesar Rp 4 miliar lagi, untuk melaksanakan tahapan seperti, pengadaan logistik, debat, sosialisasi, pemeriksaan kesehatan bakal calon dan sejumlah tahapan lainnya.
"Rasionalisasi yang dilakukan Pemkab Kepahiang sebelumnya, hanya menghitung badan adhoc itu PPK dan PPS saja. Tapi tidak menghitung kegiatan yang memerlukan anggaran dalamnya, seperti operasional sekretariat termasuk juga asuransi untuk badan adhoc," terangnya.
BACA JUGA:
Indra juga menjelaskan, berkaca pada Pilkada sebelumnya. pilkada kali ini harusnya membutuhkan keuangan yang lebih besar.
"Untuk harga satuan barang saja sekarang sudah mengalami kenaikan, baik itu dari jenis logistik dan juga lainnya. Kita ambil contoh kecil, dari harga BBM saja sekarang sudah mengalami kenaikan beberapa kali. Jadi sudah sepantasnya anggaran yang diberikan untuk Pemilu bertambah," tandasnya.