Kunjungi SMAN 1 Rejang Lebong,

REJANG LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Rejang Lebong.

Kunjungan tersebut menyikapi persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sedikit kacau. 

Diakui Waka Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Sefty Yuslinah SSos MAP, PPDB tahun ini memang sangat kacau. Hal itu dikarenakan semakin kesini warga semakin pintar dan mengahalalkan semua cara untuk dapat masuk ke sekolah yang diunggulkan.

BACA JUGA :  Dugaan "Permainan Zonasi" Disayangkan Dewan Pendidikan

Seperti melakukan pindah KK agar diterima di sekolah yang diinginkan.

"Memang tidak ada aturan yang membatasi tidak diperbolehkannya perpindahan KK tempat tinggal tersebut. Akan tetapi faktanya hal itu banyak merugikan warga asli yang memang berada di zona radius sekolah tersebut, seperti warga Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup, yang seharusnya diterima di SMAN 1 RL melalui sistem zonasi," ujarnya.

BACA JUGA : Dugaan "Permainan Sistem Zonasi" Disambangi Dewan Pendidikan, Kacabdin ke Bengkulu  

Dikatakan Sefty, untuk perbaikan kedepannya sesuai dengan permintaan Cabdin wilayah II Curup. Pihak DPRD akan mengusulkan peraturan gubernur (Pergub) yang membatasi siswa yang masuk jalur zonasi wajib melampirkan KK asli, atau KK orang tua kandung.

"Kami pastikan, tahun depan sudah ada Pergub yang mengatur PPDB pada jalur zonasi, dimana siswa yang masuk melalui sistem zonasi wajib melampirkan KK asli. Hala itu dilakukan agar PPDB dapat berjalan tertib lagi, dan tidak ada kecurangan dalam proses PPDB," sampainya.

BACA JUGA : Dugaan Permainan Zonasi Sekolah, Kepsek Siap Diperiksa!

Masih dikatakan Sefty, berkenaan dengan kunjungan yang dilakukannya ke SMAN 1 RL beberapa hari lalu, telah diresmikan SMAN 1 RL dapat penambahan 1 rombongan belajar (Rombel) baru, yang jumlah siswanya sebanyak 36 orang.

"Sebelumnya ada 2 sekolah yang mengusulkan penambahan Rombel. Namun berdasarkan pertimbangan yang ada, hanya SMAN 1 RL yang pengajuannya disetujui. Namun kami pastikan, 36 siswa yang berada di daftar tunggu SMAN 1 RL itu merupakan warga asli disekitaran sekolah tersebut. Yang jelas diutamakan warga Kelurahan Dwi Tunggal yang anaknya belum sekolah sampai saat ini. Dan dipastikan hari senin ini sudah mulai masuk sekolah," terangnya.

BACA JUGA : Dugaan Adanya "Permainan Zonasi", DPRD Segera Datangi SMAN 1 RL 

Selain itu Sefty juga menyampaikan, berkenaan dengan permintaan warga yang protes ingin membuka data siswa baru yang masuk ke SMAN 1 melalui jalur zonasi beberapa waktu lalu, itu kewenangannya ada di sekolah tersebut.

Namun dirinya menegaskan, hal seperti itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Karena pihaknya memastikan, tahun depan sudah ada Pergub yang menagatur, agar PPDB kedepannya semakin tertib dan pendidikan semakin membaik lagi.

BACA JUGA : Akui Banyak Siswa Pindah KK, Cabdin Janji Buka Data Siswa SMAN 1 RL 

"Dari pertemuan yang kami lakukan dengan beberapa kepala sekolah di SMAN 1 RL kemarin, memang diakui oleh kepala SMAN 1 RL, bahwa siawa yang diterima melalui jalur zonasi hampir seluruhnya menggunakan KK pindahan. Dimana hal itu juga diungkapkan kepsek secara terang-terangan kepada pihak kami. Untuk itulah kedepannya Pergub yang mengatur sistem PPDB ini wajib ada," sampainya.

Hal senada juga dipertegas oleh anggota DPRD Komisi IV Provinsi Bengkulu dapil Kepahiang H Zainal A SSos MSi.

Dimana dirinya menyampaikan, untuk PPDB zonasi kedepannya agar lebih baik, memang sangat diperlukan adanya Pergub yang mengatur.

BACA JUGA :  Warga Tunggu Aksi Cabdin! 

Dimana Pergub nantinya dibuat untuk membatasi siswa yang masuk melalui jalur zonasi dengan perayaratan KK wajib orang tua kandung.

"Saya rasa dengan penambahan rombel ini permasalahan yang ada sudah bisa dianggap selesai. Dimana rombel baru yang dibuka ini untuk warga sekitar SMAN 1 RL, yang anaknya belum sekolah karrna sempat tidak diterima beberaoa waktu lalu. Namun untuk warga yang sempat anaknya tidak diterima di SMAN 1 RL, tapi sudah sekolah disekolah lain, kami berharap dapat menerima keputusan yang ada. Yang jelas kami pastikan, tahun selanjutnya hal serupa tidak akan terulang lagi," tukasnya.