Tanggapan Dewan Soal Mobnas Listrik, Wahono : Benahi Dulu Tunggakan Pajak Randis

REJANG LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Anggota badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong, Wahono SP ikut menyoroti wacana pemerintah bakal melakukan pengadaan mobil dinas (Mobnas) listrik di tahun 2023 mendatang.

Menurutnya, ketika berbicara soal mobnas listrik hal tersebut nampaknya belum pas jika direalisasikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) RL.

Sebab ada hal yang jauh lebih urgen dan penting dibandingkan dengan hal tersebut.

Sebagaimana diketahui, tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di lingkungan Pemkab RL sejak 2017 sampai dengan 2021 lalu total tunggakannya mencapai ratusan juta bahkan miliaran.

BACA JUGA:Soal Kenaikan Tarif Angkutan,Organda Minta Dishub Tetapkan Tarif Resmi

BACA JUGA:SMA Muhammadiyah 1 RL, Cari Pemimpin IPM

"Ini mengartikan kalau saat ini kita masih harus berbenah, masih ada masalah pajak kendaraan yang tertunggak sejak beberapa tahun lalu dan itu belum lunas. Sehingga belum pas kita ingin adakan mobnas listrik," sampai Wahono. 

Wahono menerangkan, apabila nanti benar akan mengadakan mobnas listrik, sudah tentu kewajiban pajak Pemkab RL untuk membayar PKB bertambah. Bahkan bukan tidak mungkin pajak mobnas listrik jauh lebih besar dari pajak mobnas standar pada umumnya.

"Ini harus jadi pertimbangan jangan sampai salah melangkah," ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Wahono, yang masih menjadi pembahasan antara legislatif dan eksekutif ialah pelunasan tunggakan pajak kendaraan dinas (Randis).

BACA JUGA:SDN 34 RL Kekurangan Guru, Kepala Merangkap Wali Kelas

BACA JUGA:Dugaan Penggelapan Uang Seragam Terus Berlanjut

Pihaknya meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera melakukan pelunasan.

"Jangan ditunda-tunda lagi, apa iya dibiarkan terus sampai membengkak lebih besar lagi. Ini termasuk juga randis yang ada di sekretariat DPRD," tegasnya.

Dirinya menambahkan, ini bukan persoalan setuju atau menolak dengan adanya wacana tersebut. Tapi tetap dirinya mengajak seluruh pihak baik dari eksekutif maupun legislatif untuk berpikir secara rasional.

Hal ini harus disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kemampuan daerah, jangan sampai menambah beban.

"Logikanya bayar pajak saja tidak mampu, apalagi ingin mengadakan mobnas baru yang bertenaga listrik. Jadi ini tidak bisa instan begitu saja, mohon untuk lebih membenahi diri," tutup Wahono.