Tuntut Siltap Disetarakan PP 11/2019, Apdesi Kembali Datangi Dewan

KEPAHIANG, CURUPEKSPRESS.COM - Pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kepahiang, Senin 26 September siang kemarin kembali mendatangi gedung DPRD Kepahiang.

Tidak jauh berbeda dengan kedatangan Apdesi sebelum-sebelumnya, kedatangan kemarin masih berkaitan dengan penghasilan tetap (Sitap).

Yang menurut Apdesi Kepahiang, jika Siltap kepala desa di Kepahiang belum disetarakan dengan Peraturan pemerintah PP Nomor 11 Tahun 2019.

"Kehadiran kami hari ini (kemarin, red) adalah untuk memperjuangkan apa yang sudah menjadi hak - hak kami, dalam hal ini adalah permasalahan Siltap," ujar Ketua Apdesi Kecamatan Kepahiang, Fadillah A Md.

BACA JUGA:Dewan Harapkan Mal Pelayanan Publik RL Serba Komplit

BACA JUGA:Motor Tukang Ojek Dikembalikan, Pasca Digelapkan Oknum ASN

Karena selama 3 tahun ini, sebut Fadillah permasalahan kekurangan gaji terus menghantui Pemerintah Desa (Pemdes).

"Kami mendapatkan informasi untuk Siltap hanya ada penambahan Rp 5 miliar, tentu saja ini tidak mencukupi untuk memenuhi Siltap jika mengacu pada PP 11/2019," terang Fadillah.

Kehadiran Pengurus Apdesi Kabupaten Kepahiang kemarin, ditemui langsung Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan SP, yang didampingi Waka I Andrian Defandra SE MSi.

Dalam penjelasannya Windra berjanji, akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan Apdesi. Dengan akan melakukan pemanggilan terhadap OPD terkait.

BACA JUGA:Kapolsek BU Cek Lokasi Perusakan Bunga Rafflesia

BACA JUGA:BKSDA Catat 8 Rafflesia Mekar di Rejang Lebong

"Kita ketuk anggaran Rp 5 miliar tambahan untuk Siltap itu berdasarkan usulan pemerintah, tanpa itu kami tidak bisa. Na, untuk lebih jelasnya akami akan panggil OPD terkait untuk membicarakan apa yang menjadi tuntutan dari Apdesi," singkat Windra. Untuk hanya diketahui sampai dengan berita ini di rilis pertemuan pengurus Apdesi kabupaten Kepahiang, dengan DPRD Kepahgiang yang juga melibatkan OPD terkait masih terus berlangsung.