Data Tak Terinput Puluhan Guru Non ASN Lebong Ngadu ke Dewan

LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Puluhan guru non aratur sipil negera (Non ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lebong, Rabu 12 Oktober kemarin, mendatangi Kantor DPRD Lebong.

Mereka datang untuk mengadukan nasib mereka yang tak masuk dalam pendataan tenaga non ASN sesuai instruksi Menteri Aparatur Sipil Negera Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB).

Terlebih hal tersebut bisa terjadi akibat syarat pemberkasan yang diberikan Pemkab Lebong terus berubah-ubah hingga saat batas akhir pemberkasan  harus terkumpul.

Bahkan jumlahnya cukup banyak, dari sekitar 800 tenaga non ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), informasinya hanya 20 orang saja yang berkasnya terinput di portal Badan Kepegawaian Negara (BKN).

BACA JUGA: HGU Kakao di Kota Padang Mardin: Sudah jadi Kebun Kopi dan Duren

BACA JUGA: Edukasi Akan Bahaya BKO, BPOM Lebong Gandeng Stakeholder

Salah satu Tenaga Harian Lepas Terkontrak (THLT), Fidiyah Afriyani mengatakan pihaknya hanya ingin agar data mereka bisa diinput masuk ke portal BKN.

Dibuktikan dengan adanya barcode sehingga tak ada rasa ragu lagi dari pihaknya. 

"Kalu bisa jangan ada yang tak masuk pendataan, masuk semuanya seperti itu, " ujarnya. 

Ditambahkannya, kedatangan ke DPRD Lebong hanya bermaksud untuk memperjuangkan nasib mereka.

BACA JUGA: 87 Warga Lebong Terserang DBD, Dua Diantaranya Meninggal Dunia

BACA JUGA: Berada Dalam Ring of Fire Kepahiang Masuk Dalam Daerah Rawan Bencana

Tak aja tujuan lain, apalagi menyudutkan OPD atau individu.

Ia mengaku beberapa rekannya sempat ragu untuk ikut datang ke DPRD Lebong karena khawatir berdampak terhadap nasib mereka sebagai THLT.

"Kami berharap apa yang kami lakukan saat ini jangan sampai menghambat kami kedepan. Kawan-kawan banyak yang ragu datang, takutnya menghambat. Kami berharap kepada pihak Diknas, kami tidak memojokan satu pun orang atau pribadi. Tujuan kami hanya untuk memperjuangkan nasib kami. Jangan sampai THLT kami kedepan tidak diperpanjan lagi, " singkatnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lebong Wilyan Bachtiar S IP yang menerima audiensi tenaga non ASN tersebut mengaku akan segera memanggil OPD terkait untuk dilakukan klarifikasi.

BACA JUGA: Remaja Kepahiang Sebar Video Wik-wik Terancam Pasal Berlapis

BACA JUGA: 1.925 KPM Bakal Terima BLT BBM

Menurutnya hal ini menunjukkan jika proses pendataan tenaga non ASN di Kabupaten Lebong belum begitu berjalan dengan baik.

Apalagi syarat pemberkasan yang terus berubah-ubah sampai 2 hingga 3 kali. 

"Mereka yang datang sudah memenuhi syarat yang diperlukan. Namun kendalanya portal untuk menginput data sudah ditutup. Ini yang menjadi masalah karena persyaratan yang terus berubah-ubah. Tentu kami berharap seluruh THLT di Kabupaten Lebong seluruhnya terdata," singkat Wilyan.