SMPN 19 RL Tidak Dapat Jatah PPK

REJANG LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 19 Rejang Lebong mengeluhkan tidak mendapat kuota guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Padahal saat ini kekurangan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga sekolah tersebut harus mempekerjakan banyak tenaga guru honorer untuk mengisi kekurangan guru di sekolahnya.

Akibatnya hampir semua anggaran Dana Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membayar gaji tenaga guru honorer sebanyak 13 orang.

Dan terpaksa mengenyampingkan kegiatan kegiatan siswa. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh wakil kesiswaan SMPN 19 Rejang Lebong, Evi Novianti SPd kepada wartawan pada Senin 5 Desember kemarin.

BACA JUGA:Cegah HIV Dengan 5 Prinsip

BACA JUGA:Oknum Camat VCS Non Job, Bupati Lantik 9 Pejabat Eselon III

"Terkadang sangat memprihatinkan sekali sekolah kami harus pandai - pandai mengatur dan mengelola Dana Bos untuk membayar gaji semua guru honorer di sekolah kami, karena perbandingannya lebih banyaknya guru honorer dari pada guru yang sudah PNS untuk mengajar di sekolah kami,'' ujarnya.

Dikatakan wakil kesiswaan bahwasanya saat ini jumlah guru di sekolahnya saat ini berjumlah 21 orang. Sedangkan yang masih honorer sebanyak 13 orang yang bertugas untuk membantu mengajarkan mata pelajaran PKN ,PJOK, Prakarya, Seni Budaya dan Agama, Penjaga Sekolah, Tata Usaha, Staf yang memang belum mempunyai guru dan tenaga pendidik yang berstatus PNS.

"Sebenarnya kami sangat mengharapkan adanya pengangkatan guru PPPK di tahun ini, karena memang guru di sekolah kami banyak masih berstatus honorer dan juga banyak yang sudah lama mengabdi sampai sudah belasan tahun dan sudah ada yang mendapatkan sertifikasi akan tetapi kuota PPPK nya gak ada di tahun ini," jelasnya.

Lebih jauh wakil kesiswaan mengatakan bahwasanya pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan atas permasalahan yang dialami di sekolahnya tersebut kepada pihak Dikbud, akan tetapi sampai sekarang ini  belum adanya realisasinya.

BACA JUGA:Pengurus YJI RL Dikukuhkan

BACA JUGA:Dana Banpol Tidak Naik PDIP, Harapkan Kenaikan di APBD-P

"Hampir setiap tahun kami menyampaikan bahwasanya sekolah kami kurang guru akan tetapi belum ada tindak lanjutnya, bahkan pada program PPPK tahun ini yang telah lama kami harapkan untuk mengisi kekosongan guru di sekolah kami, ternyata sekolah kami tidak mendapatkannya," harapnya.

Sementara itu wakil kesiswaan SMPN 19 RL melalui kesempatan ini ingin menyampaikan permasalahannya, sehingga nantinya diharapkan adanya penyelesaian atas permasalahan yang dialami oleh sekolahnya tersebut, dengan diberikan penambahan guru PNS baik melalui proses mutasi guru, ataupun penempatan Guru PPPK di sekolahnya.