CURUP, CURUPEKSPRESS.COM – Pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, saat ini sudah semakin mendekati tahap terakhir.
Dimana sudah ditahap 3 besar dengan nama-nama yang ada.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rejang Lebong yang juga sebagai Ketua Tim Seleksi, Yusran Fauzi ST menyampaikan, 3 besar tersebut dalam waktu dekat ini akan segera pihaknya kirim ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
BACA JUGA:
- Rotasi Jabatan, Dua Kasat di Polres Kepahiang Pindah Tugas, Berikut Namanya..
- Hari ini 45 Kepsek Ikuti Serah Terima Jabatan
“Terkait JPT itu sekarang sudah di tahap memunculkan 3 nama, dan nama-nama itu akan dikirim ke KASN untuk mendapat persetujuan,” ucapnya.
Sekda menerangkan, setelah itu nanti baru pimpinan daerah yang dalam hal ini Bupati Rejang Lebong menunjuk salah satu dari 3 nama tersebut untuk menduduki posisi jabatan eselon II yang kosong.
“Kalau persetujuan dari KASN sudah kita dapat, baru nanti Pak Bupati menunjuk siapa yang nomor satu dari ketiga nama itu,” beber Sekda.
Diketahui bahwa ada 7 jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Rejang Lebong yang saat ini tidak memiliki pejabat definitif. Ketujuh posisi ini akan segera terisi apabila JPT Pratama rampung.
BACA JUGA:
- Sejumlah OPD Dijabat Plt, Sekda: Lelang JPTP Segera Dibuka
- 12 JPT Ikuti Uji Kompetensi, Hasil Ujikom Jadi Dasar Evaluasi Bupati
“Ada 7 OPD atau jabatan eselon II yang sekarang ada yang dijabat Plt dan ada yang kosong. Dengan adanya JPT Pratama ketujuh posisi itu bakal segera terisi,” sampainya.
Adapun JPT Pratama yang bakal terisi melalui seleksi terbuka, sebut Sekda, antara lain Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Politik dan Kesra Kabupaten Rejang Lebong (II.b), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (II.b), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (II.b), Kepala Dinas Kesehatan (II.b), Kepala Dinas Sosial (II.b), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (II.b) dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (II.b).
BACA JUGA: