PENDIDIKAN, CURUPEKSPRESS.COM - Pasca kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kabupaten Rejang Lebong dalam agenda Roadshow Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang dilaksanakan pada Senin (4/9) kemarin.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Rejang Lebong akan membuka pelayanan satu pintu. Yang mana pihak Dikbud Rejang Lebong akan menyiapkan loket pelayanan dari masing - masing keperluan dari seluruh tamu.
Sekretaris Dikbud Rejang Lebong Hanapi SPd MM menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menghindari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta gratifikasi dalam pelayanan di lingkungan Dikbud Rejang Lebong.
"Berdasarkan saran dari pihak KPK, Ombudsman kemarin bahwa kantor Dikbud melaksanakan pelayanan satu pintu, dan semua tamu tidak menumpuk di ruang kerja setiap bidang, akan tetapi dilayani loket masing - masing," ujar Hanapi.
Dikatakan Hanapi bahwa untuk menerapkan program pelayanan satu pintu tersebut pihaknya sudah melaksanakan studi tiru di beberapa kabupaten tetangga seperti halnya Kepahiang, Benteng, Lebong yang sudah terlebih dahulu melakukan pelayanan satu pintu tersebut.
BACA JUGA:
- Kesimpulan Bupati dan Wabup Pasca Sambut Roadshow Bus KPK
- Roadshow Bus KPK Disambut Antusias, Pelajar Bersorak dan Kibarkan Bendera
"Yang pastinya tujuan dari pelayanan satu pintu tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh tamu yang sedang ada urusan di kantor Dikbud Rejang Lebong," jelas Hanapi.
Pelayanan satu pintu tersebut rencananya sudah akan dimulai pada pertengahan September mendatang.
Adapun yang akan menjadi produk pelayanan satu pintu tersebut yakni legalisir/Pengesahan Ijazah/STTB, SKHUN/Nem, Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang /STTB, SKHUN/NEM, Penerbitan Rekomendasi Mutasi Pendidik/Tenaga Kependidikan, Pengesahan Kurikulum Satuan Pendidik, Surat Izin Magang/PKL/KKN/Penelitian, penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pelayanan Dana BOS, Rekomendasi Mutasi Siswa, Layanan Data Pokok Pendidik (DAPODIK), Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan dan Non Pendidikan, Pelayanan Surat Izin Belajar, Rekomendasi Izin Pengadaan Kegiatan Terkait Pendidikan, Penerbitan Surat Pengantar Izin Kenaikan Pangkat ke BKPSDM, Pengesahan Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh satuan Pendidikan yang telah tutup, Pelayanan Pengaduan, Pelayanan Izin Cuti, Pelayanan Penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD/PNF, Pelayanan Pensiun (SKPP), Pelayanan Gaji /Tunjangan Keluarga, Pelayanan Berkas Usulan Kenaikan Gaji Berkala/Kenaikan pangkat/Golongan/Mutasi Sekolah
BACA JUGA:
- Pertama di Provinsi Bengkulu, KPK Edukasi Desa Antikorupsi Desa Suban Ayam
- Usai Tiba di Rejang Lebong, Bus KPK Akan Diantar ke Sarolangun