Warga Lukem Ancam Demo

Warga Lukem Ancam Demo

Jika Masalah HPT Tak Jelas

CURUP, CE - Terkait dengan masuknya sebagian lahan Dusun Tiga, Desa Lubuk Kembang (Lukem) Kecamatan Curup Utara ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), warga setempat mengancam akan melakukan demo. Demo dilakukan jika permasalahan patok yang telah ditancapkan oleh pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Rejang Lebong dua pekan lalu belum ada penyelesaian. Adanya rencana demo yang akan dilakukan warga terungkap saat rapat warga yang dilakukan oleh Kades Lukem pada Minggu (13/11) kemarin di kantor Desa Lukem. Rapat dihadiri para perangkat desa dan ratusan warga yang lahannya masuk dalam kawasan HPT. Seperti diketahui ada sekitar 10 hektar lahan pemukiman warga Desa Lukem serta ratusan hektar kebun milik warga yang masuk dalam kawasan HPT. Dimana terdapat 131 KK yang terancam tak bisa mendapatkan hal pengolahan dan pemanfaatan di atas lahan tersebut. Khusus di Dusun Tiga sendiri terdapat 35 KK dan 250 warga yang merasa resah dengan adanya pematokan lahannya yang disinyalir masuk dalam kawasan HPT. Kades Desa Lubuk Kembang M Rozi mejelaskan mengatakan bahwa pihaknya tidak setuju dengan adanya pematokan lahan warga karena masuk dalam kawasan HPT. Dengan pematokan tersebut menurutnya banyak warga yang terancam kehilangan tempat untuk mereka mecari kehidupan dan tempat untuk tinggal. "Bayangkan jika lahan yang seluas 100 hektar lebih perkebunan kopi hilang dan ditanam pohon yang besar, apa masyarakat bisa mencari makan dari batang pohon yang besar itu dan apa masyarakat akan tahan menjadi penganguran untuk menafkahi keluarganya. Kami minta kepada pemerintah untuk bisa mencari solusi dari permasalahan ini," katanya. Dikatakan Rozi bahwa rapat yang dilakukan warga menunjukkan betapa mereka sangat keberatan dengan adanya pematokan ini dan sangat membutuhkan kejelasan atas masalah tersebut. "Jika tidak ada kejelasan terkait masalah ini (HPT, red) maka warga akan mengancam demo di kantor Pemkab," jelasnya. Rozi juga berharap Pemkab bisa mengambil sikap dan memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi warganya. "Banyak warga yang kehilangan lahan jika hal ini tak ada solusi dari pemerintah. Perkebunan, masjid, jalan hotmik, rumah, dan mata pencarian warga akan banyak yang hilang," ujarnya. Hal senada diungkapkan oleh Kepala BPD Lukem, Nazarudin HS. Dikatakannya bahwa pengambilan paksa lahan warga dengan alasan masuk HPT sudah tidak zamannya lagi di era kemerdekaan saat ini. "Kita sudah merdeka tapi kenapa masih juga ada hal seperti pengambilan lahan ini masih terjadi kepada rakyat kecil seperti kami. Jika seperti ini berarti kita masih belum merdeka," tegas Nazarudin. Data yang dihimpun CE pada saat rapat berlangsung banyak masyarakat yang merasa kesal karena sampai sekarang belum ada pihak Dishutbun yang melakukan sosialisasi dan langsung melakukan pematokan lahan HPT. (CW2)

Sumber: