77 Desa Usai Cairkan ADD/DD Tahap II, 28 Desa Masih Nyangkut di BKD

77 Desa Usai Cairkan ADD/DD Tahap II, 28 Desa Masih Nyangkut di BKD

DOK/CE Iwan Zamzam Kurniawan SH--

KEPAHIANG, CURUPEKSPRESS.COM - Tahun anggaran 2022, hanya menyisakan beberapa hari saja. Sampai dengan kemarin Kamis 22 Desember dari 105 desa se Kabupaten Kepahiang, masih ada 28 desa lagi yang belum mencairkan alokasi dana desa (DD) tahap III.

77 desa lainnya sudah melakukan mencairkan anggaran tersebut Disebutkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kepahiang, Iwan Zamzam Kurniawan SH, 28 desa yang belum mencairkan anggaran tersebut, dikarenakan berkas pengajuan masih berproses di Badan Keuangan Daerah (BKD).

"105 desa semua sudah mengajukan, semua sudah dilakukan verifikasi dan sudah dinyatakan lengkap," sebut Iwan.

BACA JUGA:Penerima Beasiswa Prestasi

BACA JUGA:Dilepasliarkan Hewan Ternak Akan Dilelang

Hanya saja tambah Iwan, karena adanya keterlambatan pengajuan dari beberapa desa, sehingga dari 105 desa se Kabupaten Kepahiang yang menerima alokasi pengelolaan DD, baru 77 desa saja yang sudah mencairkan DD tahap III dengan besaran 20 persen dari totoal DDbyabg diterima pada tahun 2022.

"Informasi terakhir sudah ada 77 desa yang sudah pencairan, sementara 28 pengajuan lainnya masih berproses di BKD," ucapnya.

Diharapkan Iwan, dalam waktu pekan ini 28 desa lainnya juga sudah bisa melakukan pencairan. Dengan harapan seluruh desa merealisasikan ADD/DD tahap 3 sesuai dengan program yang telah disusun.

Selanjutnya, mengingat sekarang sudah akhir tahun supaya uang yang telah direalisasikan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan seluruh Spj juga wajib tuntas setelah tahun berakhir. 

BACA JUGA:Tahun 2023, Perbup KTR Bakal Dirancang

BACA JUGA:Pendaftaran Seleksi PPPK Tenaga Teknis Dimulai

"Silakan realisasikan dengan baik, buat pertanggungjawaban sesuai dengan realisasi keuangan yang ada berdasarkan apa saja program yang dijalankan. Terus desa - desa juga jangan lupa untuk membayar pajaknya, karena uang yang direalisasikan ada kewajiban pajak yang harus dibayar," demikian Iwan. 

Untuk diketahui, Tahun Anggaran 2023 nanti, gelontoran Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat meningkat dari sebelumnya untuk Kabupaten Kepahiang.

Jika pada tahun 2022 ini total DD untuk 105 desa di Kabupaten mencapai kisaran Rp 78 miliar, maka tahun depan meningkat menjadi Rp 83 miliar, naik Rp 5 miliar.

Sementara kebijakan penggunaan anggarannya pun ada yang berubah. Sebab di 2023, Bantuan Langsung Tunai (BLT) 40 persen dari DD tidak wajib lagi.

BACA JUGA:Soal Izin RSUD RL, Akhirnya Kewajiban Pemkab RL Tuntas

BACA JUGA:4 Hari Tembus 500 Lebih Pendaftar, Seleksi PPS dengan Sistem CAT

Berbeda dengan program ketahanan pangan sebesar 20 persen, masih diwajibkan.

Pagu DD untuk tahun anggaran 2023 sudah diterima pihaknya, kisaran diangka Rp 83 miliar.

Untuk penggunaan di lapangan, ada kebijakan yang berubah, dari sebelumnya BLT-DD 40 persen, tapi tahun depan sudah tidak diwajibkan lagi dan diganti dengan program penanggulangan kemiskinan ekstrim.

Ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sumber: