REJANG LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan, jika hasil pelaksanaan reses kedua yang dilakukan anggota DPRD Rejang Lebong akan masuk pada daftar antrian input an tahun 2025
dalam SIPD. Pasalnya untuk 2024 secara tahapan usulan sudah dilakukan dan sudah memuat 25 % dari pokir dewan dari hasil reses 2022 - 2023 awal.
"KUA PPAS 2024 sudah selesai diketok palu, dimana KUA PPAS itu secara usulan sudah memuat kurang lebih 25 % usulan dari Pokir, dimana 155 usulan sudah 35 usulan yang dimasukan, namun itu pokir dari reses 2022 dan 2023 awal," sampai Kepala Bappeda Rejang Lebong Khirdes Lapendo Pasju STTP, Melalui Kabid Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan, Budi Aprian ST, kemarin di Rejang Lebong.
BACA JUGA:
Dikatakannya, melihat situasi seperti itu, maka peluang untuk hasil reses tersebut masuk di 2024 cukup kecil. Ditambah saat ini APBD Rejang Lebong sudah dengan defisit Rp. 155 Miliar, sehingga saat ini masih dicari uang untuk mencukupi defisit tersebut.
Yang mana salah satunya mungkin dari PAD Rejang Lebong dalam waktu dekat ini, jika tidak maka mutlak harus dilakukan rasionalisasi kegiatan kembali pada OPD.
"Lalu bagaimana bicara untuk kembali memasukan hasil reses kali ini," jelasnya.
Kendati demikian pihaknya akan terus mengusulkan pokir dalam setiap perencanaan, untuk dipenuhi secara bertahap, dengan melihat struktur APBD Rejang Lebong dan anggaran Rejang Lebong, pada prinsipnya, jika memang hal tersebut urgen dan skala prioritas maka akan direalisasikan lebih awal.
"Ditambah juga pokir dewan sendiri juga masuk dalam hasil musrenbang, dan juga ada pula kewenangan provinsi, sehingga pemenuhannya, juga bukan hanya dari APBD Rejang Lebong saja," pungkasnya.
BACA JUGA: