CURUPEKSPRESS.COM - Seluruh kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 di Kabupaten Rejang Lebong, dipastikan hampir di atas 90 persen sudah berproses. Mulai dari proses lelang, kontrak dan seterusnya.
Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Rejang Lebong, Yusran Fauzi ST yang diwawancara di Curup.
"Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang dianggarkan melalui APBD murni hampir di atas 90 persen itu semuanya sudah berproses," katanya.
BACA JUGA:Soal 28 Badan Adhoc Berstatus PPPK, Sekda Koordinasi ke BKN
Sekda melanjutkan, bahkan dari total 66 paket tender sebanyak 55 paket diantaranya sudah berkontrak. Lalu ada 4 paket sedang dalam masa sanggah dan ada juga yang belum.
Diakui Sekda, memang ada beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan tetapi sulit untuk dikerjakan. Sebagai contoh ada di Dinas PUPR berkaitan dengan salah satu kegiatan itu terkendala pada hibah lahannya yang masih berproses.
"Kalau sampai akhir tahun proses hibah itu tidak selesai maka kegiatan ini juga tidak akan bisa dilaksanakan. Kemudian ada juga kegiatan di Seguring, tahun lalu pembukaan dan tahun ini rencananya pengerasan. Ternyata di pembukaan itu kemarin kerjaannya putus kontrak," bebernya.
BACA JUGA:Penjelasan Sekda Soal Tunggakan Pajak Randis, Ternyata! at Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) triwulan ketiga, sebut Sekda, realisasi serapan anggaran per 31 Agustus yang ditargetkan sebesar 67 persen, pada posisi itu baru mencapai 58 persen.
"Realisasi serapan anggaran kita per 31 Agustus kemarin itu keseluruhan sudah 58 persen dari yang ditargetkan 67 persen," ungkapnya.
Sekda juga menjelaskan, karena pada rapat TEPRA triwulan 3 ini berkaitan dengan APBD Perubahan 2023, pihaknya ingin memastikan beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan melalui APBD murni namun ada kendala dilaksanakan hingga akhir tahun.
"Jadi fokus kami di rapat TEPRA kali ini ingin mengetahui kondisi itu," jelasnya.
BACA JUGA:Sekda: Defisit Rp 37 Miliar untuk Hibah KPU dan Bawaslu
Masih dikatakannya, secara keseluruhan OPD yang melebihi target serapan ada 4 OPD. Diantaranya Dinas PMD, Kecamatan PUT, Binduriang dan satu kecamatan lain.
"Nah kalau yang lainnya ada di posisi menengah dengan capaian 54 sampai 57 persen. Untuk Dinas PUPR, ya saya maklumi karena memang penyerapannya di awal-awal ini rendah, karena posisi pagu anggaran besar, sementara di tahap awal setelah proses lelang mereka itu paling baru pengajuan sampai dengan uang muka. Tapi Alhamdulillah secara garis besarnya sudah berjalan sampai proses tender, tinggal penandatangan kontrak," tukasnya.