Ini Jawaban Eksekutif, Atas Pandangan Umum Fraksi

Ini Jawaban Eksekutif, Atas Pandangan Umum Fraksi

ARI/CE Plh Sekda RL saat memberikan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.--

REJANG LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Tidak butuh waktu lama bagi eksekutif untuk memberikan jawabannya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong (RL).

Yang mana pada Rabu 8 November kemarin eksekutif langsung melontarkan jawaban.

Plh Sekda, Pranoto Majid menyampaikan, sebanyak 25 pandangan umum fraksi-fraksi DPRD RL terhadap nota pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2023.

"Hari ini (kemarin, red) semua pandangan umum fraksi sudah dijawab oleh eksekutif lewat rapat paripurna di Gedung DPRD RL," sampainya.

BACA JUGA:Waspada, Nama Kapolres Dicatut!

BACA JUGA:Bupati Terima Kunjungan Ketua PA Curup

Beberapa diantaranya, sebut Pranoto, perihal perbaikan Stadion Air Bang yang belum memungkinkan dilaksanakan secara optimal di tahun 2023. Hal ini mengingat kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan.

"Di tahun lalu anggaran sebesar Rp 1,5 miliar sudah siap, cuma hangus karena refokusing. Tetap tahun depan ada kemungkinan dilakukan renovasi, tetapi belum bisa maksimal seperti yang diharapkan," ucapnya.

Dilanjutkannya, terkait tanah Diklat Mojorejo yang akan dihibahkan kepada IAIN. Pihak IAIN harus mengajukan proposal resmi kepada Pemkab, baru setelahnya akan dilakukan pengkajian lebih lanjut. Kemudian perihal CSR dari Bank Bengkulu (BaBe) kepada Pemkab RL di tahun 2022 sebesar Rp 180 juta.

"Sedangkan untuk tahun 2023 belum bisa diketahui," tuturnya.

BACA JUGA:Dihantam Banjir Bandang, Akses Jalan Putus!

BACA JUGA:Peserta Lomba Tingkat Nasional

Pranoto menjelaskan, sekiranya apa yang sudah disampaikan dalam rapat paripurna tersebut belum bisa memberikan jawaban yang puas kepada fraksi-fraksi. Maka bisa dibahas lebih lanjut antara badan anggaran (Banggar) dan tim anggaran pendapatan daerah (TAPD).

"Seandainya jawaban yang diberikan fraksi belum maksimal, maka nanti akan dibahas lebih jauh lagi antara komisi dengan OPD-OPD sebagai mitra kerja," tukasnya.

Sementara itu juru bicara (Jubir) fraksi-fraksi DPRD RL, Dra Hj Nurul Khairiah MSi menyebutkan 25 pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar RAPBD tahun 2023 yang diantaranya apa langkah Pemkab RL menyikapi adanya peraturan pemerintah (PP) tentang penghapusan tenaga kerja sukarela (TKS).

Sedangkan TKS dibutuhkan untuk membantu pekerjaan di setiap OPD, meminta kekosongan jabatan di OPD segera terisi mengingat tuntutan kinerja di OPD harus maksimal, meminta pembangunan gedung RSUD Rejang Lebong selesai tepat waktu, program seragam gratis harus terlaksana sesuai dengan visi misi Bupati dan Wabup.

BACA JUGA:Penyandang Disabilitas Hamil 8 Bulan, Korban Mengaku Sudah Tiga Kali Disetubuhi

BACA JUGA:Penerimaan DAK Turun, Gunadi: OPD Kurang Berjuang

Harapan masyarakat Stadion Air Bang bisa dihidupkan lagi dengan pembangunan yang megah, besaran CSR dari Bank BPD ke RL diharapkan bisa dialokasikan ke pesantren-pesantren visi misi religius dapat terwujud.

Lalu kurangnya guru ngaji desa perlu ditambah, soal guru agama desa (GAD) keberadaannya perlu ditinjau kembali kinerja, kelurahan mengeluhkan perlunya guru ngaji seperti di desa.

Keluhan kelurahan terkait pembangunan juga perlu dipertimbangkan seperti halnya dana desa (DD), langkanya pupuk bersubsidi diharapkan BUMD bisa jadi distributor pupuk subsidi, kelangkaan BBM solar diharapkan ada sikap Pemkab untuk menyampaikan ke Pertamina pusat, karena dampaknya terhadap stabilitas harga bahan pokok bisa berpengaruh dan rawan keamanan.

BACA JUGA:Upacara 4 Kegiatan Hari Besar Digabung

BACA JUGA:Penerimaan DAK Turun, Gunadi: OPD Kurang Berjuang

Kemudian dukung pengembangan kampus IAIN Curup minta Pemkab hibahkan tanah Diklat Mojorejo, masalah kebersihan lingkungan di Kecamatan Selupu Rejang sampai ke perbatasan Lubuklinggau perlu diperhatikan, masalah pengurusan KIR bisa jadi prioritas tahun 2023, masalah minimnya tiang-tiang listrik di desa-desa juga perlu dipertimbangkan untuk keamanan masyarakat, dengan PAD tahun ini Rp 1,01 triliun diharapkan belanja wajib diutamakan baru belanja lainnya, dengan defisit Rp 109 miliar apa yang akan dilakukan Pemkab dan OPD untuk mengurangi/berhemat di RKA, bagi TKS yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun dapat diprioritaskan jadi PPPK.

Selanjutnya Jalan Pagar Gunung menuju Lubuk Kembang dan pelebaran Jalan Suka Rami Bermani Ulu jadi prioritas tahun 2023, pelayanan RSUD Rejang Lebong perlu ada perubahan ini dikarenakan banyak laporan masyarakat terkait hal tersebut, tebas bayang di Kecamatan SBI dan SBU juga wajib jadi perhatian Pemkab RL, isu pemekaran Kabupaten Lembak perlu terus disuarakan kepada Pemerintah Pusat agar segera terealisasi, pelayanan Dukcapil perlu ditingkatkan dengan pengadaan kendaraan operasional ke lapangan, kemudian terakhir anggaran PUPR 2023 diminta untuk memprioritaskan perbaikan Jembatan Lubuk Alai dan Jembatan Dusun Sawah. 

Sumber: