PPDB SMA Rejang Lebong Dikeluhkan, Sistem Zonasi Dinilai Tumpang Tindih

Iqbal juga menjelaskan, jika pihak pemerintah melalui Dinas Pendidikan ingin melakukan pemerataan siswa dengan melakukan zonasi itu kurang tepat yang dimiliki sekolah hendaknya dengan melakukan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan sekolah, yang tentunya harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai.

"Prinsipnya masyarakat yang mendaftarkan anak - anaknya di sekolah sekolah besar tersebut menyadari bahwasanya mereka ingin anak - anak mendapat nilai tambah baik dari segi akhlak budi pekertinya, maupun kemampuan IQ nya, karena di batasi dengan zonasi, sehingga tidak jarang memaksa masyarakat melakukan dosa dengan memindahkan kartu keluarga anak ke tempat sanak keluarga yang berada di zona sekolah yang diharapkan," tuturnya.

Sementara itu, Iqbal mengatakan bahwasanya sebagai orang tua sudah sewajarnya dirinya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di provinsi Bengkulu pada umumnya sehingga diharapkan selalu meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.

"Saya mohon kepada Mas Menteri pendidikan Nadiem Anwar Makarim agar sistem zonasi tersebut dibatalkan, diganti dengan sistem tes dan sebagainya supaya tidak menimbul permasalah baru, kurikulum merdeka belajar kok anak - anak tidak merdeka dalam mencari tempat untuk belajar, membatasi anak - anak untuk menuntut ilmu yang layak, itu yang melanggar undang - undang," pungkasnya. 

BACA JUGA:

• KP2 Harapkan Tidak Terjadi Permainan pada PPDB Tahun Ini
• Banyak Sekolah Minim Siswa dalam PPDB Sekolah Harus Peka Dengan Harapan Masyarakat

Sumber: