Pembahasan KLHS RPJMD Bahas 5 Isu Strategis
Pembahasan KLHS RPJMD Bahas 5 Isu Strategis --
REJANG LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Sebagai upaya antisipasi dampak negatif pada lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rejang Lebong pada Jumat (1/9) kemarin, menggelar konsultasi publik tahap I dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2045.
Bupati Rejang Lebong, Drs H Syamsul Effendi MM menyampaikan, tujuan akhir daripada dilaksanakannya forum konsultasi publik ini ingin menciptakan lingkungan hidup yang tertata.
"Bagaimana program-program pembangunan yang masuk dalam RPJMD 2025-2045 diupayakan agar tidak mengganggu tatanan kawasan lingkungan hidup yang sudah baik saat ini," sampainya.
Caranya, kata Bupati, yakni dengan mengantisipasi segala macam dampak-dampak negatif yang bisa mempengaruhi lingkungan hidup tersebut.
BACA JUGA:
"Salah satu kawasan yang saat ini sudah tertata dengan baik itu salah satunya area pertanian yang ada di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup. Yang mana diketahui lahan pertanian di daerah itu merupakan lahan pertanian yang produktif, maka itu sangat penting artinya untuk tetap terjaga," terangnya.
BACA JUGA:
Disisi lain, Kepala DLH Rejang Lebong, Dhendi Novianto SKM menjelaskan, kegiatan ini baru tahap awal yang mana mengangkat isu-isu strategis yang ada di Rejang Lebong yang kemudian dikonsultasikan bersama publik.
"Ini baru tahap awal kami berdiskusi dengan pihak-pihak terkait dari OPD, instansi vertikal dan kelompok-kelompok masyarakat," ujarnya.
Dalam hal ini pihaknya telah bekerjasama dengan salah satu Profesor yang ahli di bidang lingkungan hidup dari salah satu perguruan tinggi Provinsi Bengkulu.
"Nah Profesor itulah yang nanti akan mengkaji kembali apa saja itu yang menjadi topik utama pembahasan hari ini (kemarin, red)," tuturnya.
BACA JUGA:
- Selaraskan Pembangunan, Bappeda Gelar Forum Perangkat Daerah
- BPK 35 Hari di Rejang Lebong, Ini Pesan Bupati
Beberapa isu strategis dimaksud, Dhendi menyebutkan, antara lain sektor sosial, lingkungan, ekonomi, hukum dan pemerintah.
"Kalau sosial itu kaitan dengan hukum dan kriminalitas, ekonomi kaitan dengan kemiskinan, pemerintah itu kaitan dengan masalah-masalah regulasi dan SDM tata kelola pemerintahan," jelasnya.
Sumber:
- Share:
