APBD Perubahan 2023 Rejang Lebong Disahkan dengan Catatan

CURUPEKSPRESS.COM - Dalam paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023, masih diiringi dengan sejumlah catatan.

Meskipun dalam anggaran tersebut telah berhasil menol kan defisit yang sempat terjadi. 

Adapun sejumlah catatan tersebut disampaikan juru bicara 7 Fraksi yang ada pada DPRD Rejang Lebong yakni disampaikan oleh Hidayatullah.

"Sebelum menyampaikan keputusan 7 fraksi ini, kita menyampaikan dahulu sejumlah catatan yang harus diperhatikan oleh jajaran pemkab Rejang Lebong," sampainya.

Dikatakannya, pertama berkenaan dengan anggaran APBD Murni yang saat ini tidak mengalami pergeseran dan perubahan, silahkan direalisasikan secepat mungkin, mengingat saat ini sudah masuk dalam triwulan akhir tahun, begitu juga nantinya dengan anggaran yang masih dalam APBD Perubahan untuk dilaksanakan semaksimal mungkin.

"Jangan lagi menunda - nunda, terlebih lagi ada anggaran yang tidak direalisasikan," ungkapnya.

BACA JUGA:

• Hasil Pandangan Umum RAPBD, Seluruh Anggaran OPD Berpotensi Berkurang
• Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2022, Dewan Rejang Lebong Bahas Fisik dan Non Fisik

Berikutnya dalam APBD Perubahan ini telah menganggarkan anggaran UCH berkenaan dengan BPJS Kesehatan. Dengan itu pihaknya ingin OPD yang terkait, sesegera mungkin dalam membuat regulasinya, sehingga Oktober ini bisa langsung dimanfaatkan masyarakat. 

Serta pihaknya ingin Dinas Kesehatan bersama jajaran dibawahnya menyatukan persepsi terlebih dahulu, dalam memberikan pelayanan kesehatan di Rejang Lebong dengan baik.

"Penganggaran inikan masuk dalam visi misi Bupati, sehingga harus dirasakan di tengah masyarakat tanpa hambatan," jelasnya.

Begitu juga dengan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang lebih dikenal dengan Rp 100 juta per desa/kelurahan di Rejang Lebong, untuk mendapat perhatian khusus dari seluruh OPD yang ada di Rejang Lebong.

Pasalnya pihaknya menilai jika anggaran ini tidak begitu dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian di Rejang Lebong, dengan harapan ke depan seluruh OPD bisa mengambil peran dalam merealisasikan BKK, ini sehingga berdampak pada ketersediaan lapangan kerja di tengah masyarakat.

"OPD saat ini terkesan hanya menunaikan kewajiban saja terkait dengan program unggulan yang satu ini, sedangkan jika ini betul - betul dimanfaatkan, maka berdampak sangat signifikan dalam kemajuan ekonomi," terangnya.

BACA JUGA:

• Ketok Palu Perda Pertanggungjawaban APBD 2022 Dewan Minta LHP BPK Segera Selesai
• Puluhan Catatan Iringi Rekomendasi LKPJ APBD 2022, Berikut Catatannya..

Adapun catatan lainnya, pihaknya meminta agar pihak kelurahan benar - benar memanfaatkan anggaran kelurahan, jangan sampai anggaran tersebut nantinya menjadi silpa. Termasuk juga catatan terakhir untuk seluruh ASN di Rejang Lebong, tahun 2023 menjadi tahun awal untuk pesta demokrasi di Rejang Lebong menuju pileg dan pilkada, jangan sampai ASN terlebih praktik kampanye untuk orang maupun kelompok.

"Ini juga perlu dicermati seluruh catatan kita, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, APBD Perubahan diterima untuk disahkan,"

pungkasnya.

Sumber: