Tunggakan PBB P2 Hampir Rp 1 Miliar

KEPAHIANG, CURUPEKSPRESS.COM - Selama tahun 2022 lalu. Total tunggakan atau piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tercatat di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang nominalnya hampir mencapai angka Rp 1 miliar, yakni Rp 724 juta.

Sebagaimana disampaikan Kepala BKD Kepahiang Jono Antoni SSos MM melalui kabid Pendapatan BKD Keuangan Kepahiang Amarullah Muttaqin SE, jika jumlah tunggakan yang ada tersebut merupakan salah satu faktor tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah di tahun 2022 lalu.

Mengingat jika dilihat dari nominalnya, jumlah tunggakan PBB yang ada tersebut termasuk besar.

BACA JUGA:Jumlah TPS Diperkirakan Bertambah

BACA JUGA:GOR Tebat Monok Diwacanakan Dikelola Pihak Ketiga

"Tentunya, dengan banyaknya tunggakan PBB yang ada, membuat realisasi PAD dari sektor PBB tak mencapai target. Sehingga wajar saja jika hal tersebut menjadi PR untuk kami di BKD kedepannya," sampai Ammar.

Dikatakan Amar, dari target Rp 1,8 Miliar pada tahun 2022 kemarin, jumlah PAD yang dicapai melalui PBB hanya diangka Rp 1,1 miliar saja.

Dimana berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk bayar pajak, bahkan masih banyak desa yang nihil pembayaran PBB.

Salah satunya seperti desa Warung Pojok kecamatan Muara Kemumu.

BACA JUGA:Harga Cabai Merah Semakin Pedas

BACA JUGA:10 Februari Musrenbangcam Harus Tuntas

"Memang benar jika dilihat dari piutang yang berhasil ditagih, alhamdulillah sudah melewati angka 50 persen. Namun dengan angka piutang yang ada, bisa dikatakan masih cukup banyak yang harus ditagih. Sehingga memang perlu dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi hal tersebut," ucapnya.

Selain itu Amar juga menyampaikan, untuk serapan tertinggi pada PBB yang berhasil ditagih adalah kecamatan Kabawetan dengan realisasi serapan 94 persen disusul dengan kecamatan Ujan Mas dengan 82 persen.

Sedangkan untuk yang terkecil realisasi terdata kecamatan Muara Kemumu dan Bermani Ilir dengan 44 dan 45 persen, bahkan masih ada yang nol rupiah serapan realisasi PBB di desa nya. 

Sumber: