CE ONLINE - Sebanyak 4 fraksi di DPRD Kepahiang yakni fraksi Nasdem, Golkar GPPI, Kebangkitan Bangsa dan Demokrat Hati Nurani, menyatakan setuju RAPBD Kepahiang 2021 dilanjutkan pada tingkat banggar. Hanya saja ke 4 fraksi tersebut tetap memberikan beberapa catatan yang meski harus dijawab eksekutif pada tingkat pembahasan yang akan datang.
Seperti yang disampaikan fraksi Nesdem melalui juru bicaranya Maryatun. Dikatakannya meski menerima RAPBD 2021 dilanjutkan untuk dibahas di tingkat Banggar, dan memberikan apresisasi kepada Plt Bupati atas penyampaian nota pengantar RAPBD tahun 2021 dengan tetap mempedomani permendagri nomor 64 tahun 2020.
Fraksi nasdem juga menyikapi persoalan defisit yang besar mencapai Rp.212.456.855.526 diperlukan kerja keras saudari Plt.Bupati melalui TAPD dan OPD bersama Banggar DPRD untuk membahas secara menyeluruh agar dapat meminimalisir defisit.
Terkait kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun 2020 fraksi Nasdem juga mengingatkan kembali eksekutif untuk dapat dipertimbangkan kembali untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.
Fraksi Nasdem mengharapkan dalam pembahasan RAPBD 2021 nanti rasionalisasi anggaran yang dilakukan dalam menutupi defisit harus mendahulukan urusan wajib yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Kepahiang. Terkait dengan permasalahan peningkatan PAD melalui sektor agribisnis, Pariwisata agro industri perkebunan dan perikanan Fraksi Nasdem meminta eksekutif untuk mencermati arah kebijakan pembangunan dalam RAPBD 2021.
"Fraksi Nasdem meminta dalam penyusunan APBD harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat agar kebutuhannya dapat diakomodir dalam RAPBD tahun 2021 utamanya hasil reses DPRD," ujar Maryatun.
Sementara itu Fraksi Golkar GPPI disampaikan juru bicara Eko Guntoro, berharap pada saat pembahasan nanti TAPD dan OPD secara konsisten untuk selalu hadir, fraksi Golkar GPPI juga menyoroti besarnya defisit sehingga dibutuhkan kerja keras dari TAPD dan OPD serta Banggar untuk membahas program dan kegiatan yang benar benar prioritas atau pro rakyat sehingga dalam menekan defisit ini tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.
"Kedepan kami meminta Pemkab Kepahiang dapat melakukan inovasi dalam mengusahakan kebutuhan anggaran kepada pemerintah pusat," sampai Eko.
Selanjutnya fraksi Golkar GPPI meminta kepada Plt Bupati untuk menjelaskan rincian pengembalian pinjaman kepada PT.SMI sebesar RP.27.298.442.492,00 dan juga menyoroti pekerjaan dilapangan yang dananya bersumber dari PT.SMI sangat jauh dari harapan dan dikhawatirkan tidak sesuai dan tepat waktu. Dengan itu Fraksi golkar GPPI meminta Plt Bupati dapat memerintahkan OPD terkait untuk mengawasi lebih ketat pekerjaan di maksud.
Hampir sama dengan 2 fraksi terdahulu, Fraksi Kebangkitan Bangsa disampaikan HJ. Dwi Pratiwi NS, diantaranya meminta Kepala OPD untuk lebih berusaha lagi dalam menarik dana Pusat untuk Kabupaten Kepahiang, Fraksi Kebangkitan Bangsa juga meminta eksekutif untuk berinovasi dan mencari sumber PAD sehingga target yang sudah ada dapat selalu ditingkatkan, fraksi Kebangkitan Bangsa juga menyikapi permasalahan selisih defisit anggaran pada KUAPPAS yang disepakati dengan nota raperda yang disampaikan.