Dewan Pantau Output BKK dan DPK

CURUP, CURUPEKSPRESS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong, saat ini tengah memantau perkembangan penyaluran bantuan keuangan khusus (BKK) untuk desa dan dana pembinaan kelurahan (DPK) untuk kelurahan senilai Rp 100 juta.

Hal ini sebagaimana disampaikan anggota badan anggaran (Banggar) DPRD RL sekaligus juru bicara dalam rapat paripurna rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (RAPBD-P) tahun 2022, Wahono SP.

"Saat ini kami memantau bagaimana penyaluran dan realisasi bantuan keuangan untuk desa/kelurahan itu berjalan," sampainya.

Lebih lanjut Wahono mengatakan, terlebih lagi pihaknya meminta kepada eksekutif agar dapat memberikan informasi yang jelas terkait bantuan keuangan tersebut dalam pelaksanaannya dan diperuntukkan kegiatan apa saja.

BACA JUGA:KORPRI Bahas Penghargaan untuk Guru Pensiun

BACA JUGA:Defisit Masih Sisa Rp 8,2 Miliar

"Jadi kami minta eksekutif bisa memberikan informasi itu kepada kami. Oke kita bicara soal upaya peningkatan ekonomi masyarakat, tapi tetap yang ingin dilihat disini adalah output dari bantuan keuangan Rp 100 juta itu apa dan bagaimana," terangnya.

Bukan tanpa alasan, kata Wahono, hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi DPRD RL sebagai fungsi kontrol dan pengawasan.

Apabila output nya jelas dan benar-benar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat ditingkat desa/kelurahan, maka bukan suatu hal yang tidak mungkin di tahun berikutnya bantuan keuangan itu akan kembali dianggarkan.

"Kami juga dapat kabar ada, ada warga yang buka peternakan lele. Tapi tidak hanya sebatas itu, perkembangan ke depan bagaimana, termasuk hasil dari usaha itu," ujarnya.

BACA JUGA:Ibu Muda Ditemukan Tewas Tergantung, Diduga Nekat Akhiri Hidup Dengan Gantung Diri

BACA JUGA:Kuras Rumah Pejabat Lebong, 3 ABG Diringkus

Menurut Wahono, saat ini masih banyak sekali desa maupun kelurahan yang masih bingung akan digunakan untuk apa dana bantuan tersebut.

Seperti yang diketahui sambungnya, di desa juga sudah ada bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) serta bantuan lainnya.

"Kami dapat laporan banyak desa/kelurahan masih meraba soal penggunaan dana itu, jadi inilah alasan kami meminta kepada eksekutif untuk menjelaskan lebih detail," tuturnya.

Masih dikatakannya, jangan sampai anggaran yang sudah dikucurkan senilai Rp 15,6 miliar untuk program tersebut pada akhirnya tidak memunculkan output yang seimbang dan tidak sesuai dengan harapan.

BACA JUGA:Ada Data Tambahan Penyaluran BLT BBM Masih Berlanjut

BACA JUGA:Pengumuman Direktur PDAM Diundur!

"Artinya jangan sampai mubazir, sekalipun ini visi misi Bupati," imbuh Wahono.