Tukang Sampah Dirumahkan, Begini Kondisi Sampah Didaerah Ini...

Dapat menegur warga nya agar tidak membuang sampah sembarangan.

BACA JUGA:Pendaftaran PMB SPAN-PTKIN IAIN Curup Segera Dibuka

BACA JUGA:TMS Bisa Lulus Passing Grade PPPK, Ini Penjelasan BKPSDM

"Memang saat ini kami belum bisa memberikan pelayanan secara maksimal karena para TKS sedang dirumahkan. Namun disisi lain, kami juga mengharapkan, agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak membuang sampah sembarangan. Terlebih lagi kami mengharapkan, agar pihak terkait seperti camat, lurah, RT/RW dan sebagainya, dapat membantu kami untuk menegur warga yang buang sampah sembarangan. Karena bukan hanya tugas kami saja yang menangani soal sampah ini," terangnya.

Disisi lain agar pelayanan yang dilakukan pihaknya bisa berjalan maksimal lagi. Asri mengharapkan agar para TKS DLH bisa diprioritaskan untuk dikeluarkan SK nya.

Hal tersebut dijelaskannya, karena DLH merupakan OPD teknis penting yang memiliki peran yang sangat penting untuk masyarakat.

BACA JUGA:Kadis Disdukcapil Definitif di Lebong Tunggu SK Kemendagri

BACA JUGA:Miris Bocah 6 Tahun Dicabuli. Pelakunya Miris...

"Saya mengerti jika banyak OPD yang penting untuk diprioritaskan SK TKS nya. Namun melihat kondisi saat ini, nampaknya kebersihan jauh lebih penting untuk didahulukan pengeluaran SK TKS nya. Karena sampai SK dikeluarkan, para petugas tukang sapu kami tidak akan bisa masuk untuk bekerja," sampainya.

DLH Usulkan Sebanyak 291 TKS 

BERKENAAN dengan TKS yang diusulkan kepada pihak BKPSDM sambung Asri. DLH Rejang Lebong mengusulkan untuk mempertahankan TKS nya sebanyak 291 orang dari semua bidang sesuai dengan kebutuhan.

Dimana sebelumnya jumlah TKS yang terdaftar di DLH jumlahnya sebanyak 340 orang. Sehingga bisa dikatakan ada sekitar 58 orang yang nantinya tetap akan dirumahkan.

BACA JUGA:Sejumlah Sekolah Belum Ambil Seragam Gratis

BACA JUGA:25 Pelajar SMKIT-KU Ikuti Pembekalan Prakerin

"Berdasarkan rapat internal yang kami lakukan belum lama ini, kami mengusulkan sebanyak 291 TKS untuk dikeluarkan SK nya diawal tahun 2023 ini. Dimana jumlah yang kami lampirkan tersebut,  sesuai dengan kebutuhan DLH yang sudah dikaji. Selebihnya kami hanya bisa menunggu keputusan dari pihak BKPSDM saja," terang Asri.

Sumber: