BACA JUGA:SMPN 13 Laksanakan 3 Program Tingkatkan Mutu Pendidikan
Bahkan melalui sistem ini, pemerintah berusaha menghadirkan pemerataan akses pada layanan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional.
Setelah sistem zonasi diterapkan, semua sekolah negeri diharapkan bisa memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas.
Dengan begitu, tak ada lagi dikotomi sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Sebab, semua sekolah negeri akan memiliki kualitas setara dan fasilitas yang juga sama.
BACA JUGA: Pendidikan Inklusif Memastikan Hak Setiap Anak untuk Belajar BACA JUGA:Pentingnya Pendidikan di Perguruan Tinggi Menjadi Landasan Sukses Masa DepanTujuh tahun setelah diterapkannya sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru, tujuan dan cita-cita agar terjadi pemerataan SDM dan kualitas sekolah juga pendidikan sepertinya belum terwujud.
Hampir setiap tahun, masih sering terjadi orang tua siswa berebut memasukkan anaknya ke sekolah negeri favorit. Aneka cara dilakukan untuk menyiasati sistem zonasi. Salah satunya dengan mengakali lokasi domisili.
Bagi orang tua calon siswa yang mampu secara ekonomi, sekolah swasta menjadi pilihan ketimbang memasukkan anaknya ke sekolah negeri dekat rumah.
Namun, kualitasnya bukan yang terbaik. Akibatnya, beberapa sekolah negeri terpaksa kekurangan siswa. Tak hanya tingkat SD, bahkan SMA dan SMK Negeri pun ada yang kekurangan siswa.
BACA JUGA:Pentingnya Pendidikan di Perguruan Tinggi Menjadi Landasan Sukses Masa Depan
BACA JUGA:Pentingnya Pendidikan Keuangan Sebelum Menggunakan Pinjol
Memang, belum ada bukti ilmiah atau hasil penelitian yang membuktikan adanya hubungan antara sistem zonasi dengan kekurangan jumlah siswa di beberapa sekolah negeri.
Pun belum ada juga riset yang membuktikan bahwa penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru berkorelasi positif dengan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.
Namun kiranya sederet kecurangan dalam tujuh tahun penerapan sistem zonasi bisa dijadikan evaluasi. Sudah saatnya sistem penerapan siswa baru dibenahi.
BACA JUGA:Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan, Prioritas KUA-PPAS 2024