Evaluasi Gub Selesai Disempurnakan, APBD 2021 Sah Digunakan

CE ONLINE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepahiang, Selasa (22/12) Resmi mengesahkan APBD Kepahiang 2021, setelah sebelumnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa catatan evaluasi Gubernur Bengkulu. Pengesahan ABPD Kepahiang 2021, tertuang dalam berita acara Rapat Paripurna DPRD kepahiang yang dipimpin Wakil Ketua I Andrian Defadra, SE, M.Si, yang dihadiri juga Wakil Bupati Kepahiang Netti Herawati, S.Sos.

Dikatakan Andrian Defandra pembahasan hasil evaluasi gubernur terhadap RAPBD Kepahiang 2020, telah dilaksanakan Banggar dan TAPD, yang dituangkan dalam dalam surat keputusan DPRD Kepahiang, seperti, Penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD Kepahiang 2021 yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Kepahiang 2021 hasil evaluasi gubernur terdiri dari pendapatan daerah dengan jumlah Rp. 795.097.076.658 terdiri dari Pendapatan asli daerah sebesar Rp. 39.930.446.749, Pendapatan transfer Rp. 737.967.129.909 dan pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp.17.199.500.000 dengan Belanja Daerah sebesar Rp.782.798.810.158 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.499.102.406.888,Belanja Modal sebesar Rp. 146.359.894.830 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.2.000.000.000 dan Belanja Transfer sebesar Rp.135.336.508.440, Selanjutnya Penerimaan pembiayaan daerah Rp.5.000.000.000 dan pengeluaran pembiayaan Rp.17.298.266.500 sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran Rp.(0).

"Memang ada beberapa cacatan terhadap APBD kita, dari Pak Gub, semuanya tidak ada yang terlalu mendasar, hanya ada beberapa pergeseran mata anggaran saja, yang sebelumnya tidak kita masukan dalam Nota APBD, setelah dievaluasi itu baru kita masukan kembali, seperti saja Jamian kerja kematian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya tidak kami anggarkan ternyata itu wajib harus kami anggarkan dan ini sudah kami laksanakan," ungkap Andrian.

Selebihnya Sebut Andrian, dalam catatan evaluasi Gubernur Bengkulu terhadap APBD kepahiang 2021, paling banyak adalah apresiasi Pemprov Bengkulu terhadap kinera Pemkab Kepahiang dan DPRD kepahiang, yang mana Pemkab dan DPRD Kepahiang, menjadi Kabupaten tercepat dalam pembahasan dan pengesahan APBD 2021, dan Penggunaan SIPD dalam penganggaran.

"Saya rasa itu tadi yang menjadi catatan, dan sudah kami laksanakan, selebihnya pujian, Pemprov terhadap kita, seperti kita bisa mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan 10 persen untuk ADD yang diambil dari dana perimbangan," Sebut Andrian.

Dengan telah disahkannya APBD kepahiang 2021 hasil penyempurnaan dari catatan evaluasi Provinsi. Tegas Andiran, selesai sudah tugas DPRD kepahiang dalam menjalankan fungsi budgeting, dan selanjutnya hanya menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan eksekutif.

Untuk diketahui juga Kemarin DPRD kepahiang mengelar rapat paripurna dengan 3 agenda sekaligus, selain pengesahan APBD 2021 hasil pembahasan evaluasi Gubernur, 2 agenda lain adalah Penyampaian laporan hasil reses Masa sidang ke III tahun 2020 yang disampaikan dari masing-masing juru bicara 4 daerah Pemilihan di Kabupaten Kepahiang, dan Penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda Rencana Pembanguan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Kepahiang 2020-2040 (CE7)

IKUTI JUGA AKUN MEDSOS CE DIBAWAH INI:

Sumber: