Hutang DBH Pajak Pemprov Rp 25 M Lebih

Sejak 2019 - 2020

CE ONLINE - Kepala Bidang (Kabid) pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepahiang Amrullah Muttaqin, SE, mengungkapkan jika Pemkab Kepahiang saat ini memiliki piutang dari Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari Pemprov Bengkulu, mencapai Rp 25 miliar lebih.

Yang dikatakan Amrullah, jika selama 2 tahun sejak 2019 sampai dengan 2020 Pemprov masih memiliki hutang DBH, dan sudah diakui Pemprov sebagai hutang kepada Pemkab Kepahing.
"DBH pajak yang belum kita terima dari Pemprov Bengkulu ada Rp 25 miliar lebih, tapi itu bukan total DBH Pajak yang semestinya kita terima, karena pada tahun 2019, kita hanya mendapatkan sekali transfer untuk triwulan pertama, triwulan 2, 3 dan 4 belum ada transfer lagi, sama dengan DBH 2020, yang sudah kita terima juga untuk triwulan pertama," ungkap Amrullah.

Dijelaskannya, rincian DBH Pajak yang sudah diakui sebagai hutang dari Pemprov, Rp.12.437.695.771,93 untuk DBH pajak 2019, dan Rp.12.767.169.336 untuk DBH 2020.

Hingga total keseluruhan DBH Pajak yang belum diterima Pemkab Kepahiang dari Pemprov Bengkulu sebesar Rp. 25.204.865.107,93
"Tapi sudah ada pengakuan hutang dari Pemprov, mudah-mudahan tahun ini akan dibayarkan kekita karena sudah ada janji Pemprov untuk itu," singkat Amrullah.

Menyambung berita sebelumnya, dimana Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Dr, Sumarno, M.Pd, jika terlambatnya penyerahan DBH Pajak dari Provinsi ke Kabupaten Kepahiang, hanya terletak pada persoalan teknis di BKD Provinsi, yang diakuinya juga jika saat ini OPD terkait tengan melengkapi administrasi untuk membayarkah DBH yang sudah 2 tahun menunggak. (CE7)

Ingin Langganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651

IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI:

Sumber: