Pencairan BKK Paling Lambat Akhir Tahun, Bupati: Jika Belum Dicairkan Anggaran BKK Dianggap Hangus

Pencairan BKK Paling Lambat Akhir Tahun, Bupati: Jika Belum Dicairkan Anggaran BKK Dianggap Hangus

Nicko/ce Bupati Rejang Lebong Drs H Syamsul Effendi MM saat memberikan sambutan dalam penyaluran BKK. --

REJANG LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Dikarenakan masih banyak desa yang belum mengajukan berkas pencairan bantuan keuangan khusus (BKK) kepada pihak dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) Rejang Lebong (RL).

Bupati RL Drs H Syamsul Effendi MM menegaskan, proses pencairan BKK selambat-lambatnya akan dilaksanakan hingga akhir tahun.

Sebagaimana dikatakan bupati, jika sampai akhir tahun 2022 ini masih ada desa yang belum melakukan pencairan anggaran BKK tersebut.

Maka anggaran BKK yang diperuntukkan desa tersebut akan dianggap hangus. Hal itu dilakukan, agar pihak desa sesegera mungkin untuk mencairkan dana BKK agar bisa digunakan untuk usaha yang akan dijalankan nantinya.

BACA JUGA:Belum Ada Wacana Penghapusan Daya 450 VA

BACA JUGA:500 Mahasiswa IAIN Usulkan Beasiswa KIP

"Saya menganjurkan agar masing-masing perangkat desa yang bersangkutan sesegera mungkin mengajukan berkas pencairan BKK kepada OPD yang bersangkutan. Agar desa yang bersangkutan juga, bisa mulai menjalankan usaha yang diajukan dalam proposal sebelumnya," ucap bupati.

Adapun alasan pihak desa diminta untuk mencairkan dana BKK secepatnya, sambung bupati. Agar dana yang disediakan tersebut bisa dikelola sesuai peruntukannya.

Dan di tahun 2023 dirinya sudah bisa melihat nilai pemanfaatan anggaran dari desa yang bersangkutan.

"Meskipun hasilnya nanti diawal tahun 2023 belum maksimal. Tapi saya ingin melihat perkembangan dari dana BKK yang disalurkan tersebut dapat digunakan secara produktif. Karena saya berharap semua di desa di RL ekonominya meningkat, serta angka pengangguran di desa tersebut menurun," sampai bupati.

BACA JUGA:Ingin Dapat BLT BBM? Harus Terdaftar Pada DTKS Kemensos

BACA JUGA:Camat Bermani Ulu Minta Gunakan BKK Secara Baik

Lebih lanjut bupati juga menyampaikan, agar anggaran BKK yang disalurkan tersebut juga dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Jangan sampai ada perangkat desa yang menyalahgunakan uang tersebut untuk kepentingan lainnya, apalagi untuk kepentingan pribadi.

"Mudah-mudahan dana BKK yang kami berikan itu dapat digunakan semaksimal mungkin. Karena kami juga percaya, tidak akan ada perangkat desa yang menyalahgunakan anggaran tersebut. Karena penggunaan dana BKK tersebut juga akan selalu diawasi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, serta akan diberikan pembinaan dari pihak PMD untuk pengembangannya," singkat bupati.

Sumber: