12 Kecamatan Diusulkan Dapat Bantuan Bedah Rumah

12 Kecamatan Diusulkan Dapat Bantuan Bedah Rumah

DOK/CE Bantuan BSPS yang diselenggarakan Pemkab Lebong beberapa tahun lalu--

LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Kabar yang sedikit mengembirakan, bagi masyarakat Lebong yang telah lama menantikan tindak lanjut program bantuan bedah rumah atau Perumahan baru dari Pemerintah, yang tahun ini sempat tertunda karena adanya lain hal.

Pasalnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Lebong tahun ini  2023,  akan kembali mengusulkan anggaran program tersebut  melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lebong 2023.

Disampaikan Plt. Kepala Dinas Perkim Lebong, Hartoni SP MSi, ditahun 2023 OPD yang dipimpinnya akan kembali mengusulkan program tersebut untuk dapat dilaksanakan di 12 kecamatan se Kabupaten Lebong.

BACA JUGA:Masih Berpotensi Hujan Hingga Kamis

BACA JUGA:Pembangunan Waterpark Terhenti, Pinjaman Daerah ke BB Gagal

Dimana bantuan anggaran masing-masing rumah dengan kisaran  Rp 24 juta per unit untuk bedah rumah, dan  Rp 54 juta per unit untuk pembanguan baru. 

"Angka tersebut baru sebatas usulan. Tentunya masih akan dibahas terlebih dahulu oleh TAPD dengan Banggar DPRD Lebong," kata Hartoni.

Dijelaskan Hartoni, untuk pembagian kuota bedah rumah maupun pembangunan baru tersebut, baru bisa dipastikan apabila anggaran tersebut diakomodir dalam APBD 2023 mendatang. 

"Jadi setelah kita mengetahui anggaran yang diakomodir dalam APBD 2023 nanti, baru akan kita pilah berapa untuk bedah rumah dan berapa untuk pembangunan baru nantinya," jelasnya.

BACA JUGA:YJI Wacanakan Lomba Senam RL Bercahaya

BACA JUGA:Ops Musang Nala II, Polisi Amankan Sajam Hingga Narkotika

Sembari menunggu kepastian realisasi tersebut, pihaknya mengakui telah mengantongi usulan masyarakat yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Lebong. Hanya saja saat ini pihaknya masih dalam proses verifikasi dan validasi. 

"Misalnya ada yang sudah pindah, meninggal atau justru ekonominya sudah membaik dan sudah memiliki rumah layak huni," terangnya

Ditambahkan Hartoni, selain dari APBD, pihaknya juga akan tetap mengusulkan anggaran dari Kementerian PUPR. Terlebih di tahun ini bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sudah disiapkan gagal salur karena tak ada dana sharing dari APBD. 

"Makanya dalam KUAPPAS APBD 2023 kami sudah memasukkan usulan dana sharing tersebut," tukasnya. 

Sumber: