Untuk Apa? Pemkab dan Ditjen Perbendaharaan Teken MoU Pengelolaan Keuangan

Untuk Apa? Pemkab dan Ditjen Perbendaharaan Teken MoU Pengelolaan Keuangan

IST/CE Teken MOU antara Pemkab Lebong dan Ditjen Perbendaharaan.--

LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM – Pemerintah Kabupaten Lebon melakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu. Penandatangan MoU tersebut dilaksanakan  di Pendopo Rumah Dinas Bupati LEBONG pada Kamis (25/5).

Kakanwil DJPb Bengkulu Bayu Andy Prasetya SE MSi mengatakan, penandatanganan MoU ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas APBD dan APBN daerah tersebut menjadi lebih baik dan jelas pemanfaatannya.

Mou ini juga dilakukan dalam rangka penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Ada beberapa pemanfaatan bersama yang kita sepakati dalam MoU ini,” katanya.

BACA JUGA:

Ia menyebutkan, pemanfaatan bersama data dan informasi keuangan publik di Lebong ini meliputi potensi penerimaan asli daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah, serta laporan berkala realisasi APBN dan APBD.

“Dan beberapa hal edukasi pengelolaan keuangan terkhususnya PAD dan BLUD yang menjadi fokus tahun ini, bagaimana kita mendorong investasi ini masuk ke daerah dan membuat tata kelola menjadi lebih baik, sehingga bisa berkualitas kedepan,” jelasnya.

Sementara itu ditanyai terkait manfaat berhasilnya Pemkab Lebong meraih WTP ke 7 kali berturut-turut dari Kementrian Keuangan, pihaknya mengaku akan memberikan sebuah penghargaan kepada Pemkab lebong terlebih dengan raihan tersebut juga sebagai salah satu persyaratan mendapatkan insentif viskal terutama untuk mendukung upaya penurunan kemiskinan didaerah tersebut.

BACA JUGA:

Sementara itu Bupati Lebong Kopli Ansori dalam arahanya meminta saran dan masukan untuk pemerintah daerah agar nantinya kerjasama program-program kementerian terhadap pemerintah daerah dan pusat bisa selaras, diharapkan kedepan pengelolaan keuangan pemerintah daerah  terarah dan terukur sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat Lebong.

“Data sekarang ini menjadi sangat penting, termasuk diantaranya data tentang pengelolaan keuangan seperti halnya bantuan-bantuan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Untuk itu Pemkab Lebing Bersama Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu meneken nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama pertukaran data pengelolaan keuangan,” singkatnya.

BACA JUGA:

Sumber: