5 Desa Terisolir jadi Fokus Pemerintah, Bupati Temui Kemendes PDTT untuk Percepatan Pembangunan

5 Desa Terisolir jadi Fokus Pemerintah, Bupati Temui Kemendes PDTT untuk Percepatan Pembangunan

Ist/CE Bupati Kopli Ansori bersama jajaran Pemkab saat mengunjungi Kemendes PDTT RI--

LEBONG, CURUPEKSPRESS.COM - Sebanyak 5 desa yang masuk dalam kategori terisolir atau tertinggal di wilayah LEBONG menjadi fokus pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan pada tahun ini, kelima desa terisolir itu diusulkan Bupati LEBONG Kopli Ansori langsung ke Dirjen pembangunan desa Kementerian desa, pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI), Senin (15/5).

Bupati Lebong, Kopli Ansori dalam keterangannya mengatakan, kunjungan tersebut merupakan upaya mengajukan usulan sejumlah kegiatan untuk percepatan pembanggunan sarana dan prasarana pedesaan di Lebong.

BACA JUGA:

"Ini semua kita lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemajuan Lebong kedepan, proposal sudah kita sampaikan dan sudah diterima langsung pihak Dirjen," kata Kopli.

Dengan diserahkannya pengajuan tersebut Kopli berharap Kementrian PDTT dapat mendukung pembangunan desa yang berada di wilayah Lebong, salah satunya dengan memasukan  program prioritas atau objek kegiatan strategis Kementrian Desa seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Semoga dengan kedatangan kami mendapatkan solusi dari pihak Kementrian Desa dan untuk dapat menuntaskan berbagai masalah yang terjadi di Lebong. Terutama desa-desa yang aksesnya masih sulit," ucapnya.

BACA JUGA:

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, H Mustarani Abidin SH Msi menyebutkan adapun  ke lima Desa terpencil yang diusulkan pihaknya masuk ke dalam skala prioritas tahun anggaran 2024 mendatang yakni   berada di Kecamatan Topos dan Kecamatan Pinang Belapis.

"Yang di usulkan pembangunan sarana dan prasarana itu salah satunya desa Sungai Lisai dan desa-desa yang sulit aksesnya," tuturnya

Sampai saat ini, lanjut Sekda ke lima Desa terpencil yang diusulkan masuk skala prioritas itu sudah disampaikan ke Pemerintah Pusat. Selanjutnya tinggal pemerintah pusat yang menentukan apakah akan dibangun ataupun tidak.

"Kita sifatnya hanya menyampaikan, harapan kita usulannya itu bisa diakomodir oleh Kemendes PDTT," singkatnya.

BACA JUGA:

Sumber: