Dugaan Permainan Zonasi, Dewan Pendidikan Anjurkan

REJANG LEBONG ,CURUPEKSPRESS.COM     - Upaya menyurati pihak Cabang Dinas (Cabdin) wilayah II Curup dan juga pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu yang dilakukan Ketua DPRD Mahdi Husen SH, mendapat dukungan dari Dewan Pendidikan SMA Kabupaten RL Iqbal Bastari SPd MM.

BACA JUGA :  Warga Dwi Tunggal Cium Dugaan "Permainan Zonasi" 

Sebagaimana dikatakan Iqbal saat dikonfirmasi CE, agar permasalahan dugaan permainan zonasi yang terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 RL ini tidak berlarut-larut.

BACA JUGA :  Dugaan "Permainan Zonasi" Disayangkan Dewan Pendidikan 

BACA JUGA : Dugaan "Permainan Sistem Zonasi" Disambangi Dewan Pendidikan, Kacabdin ke Bengkulu  

Diakuinya harus dilaksanakan pertemuan segitiga. Yakni pihak DPRD harus melakukan pertemuan secara langsung dengan pihak sekolah dan juga warga Kelurahan Dwi Tunggal yang anaknya tidak diterima di sekolah tersebut.

"Sejak awal sudah seharusnya pihak-pihak yang bersangkutan ini harus dipertemukan. Hal itu dilakukan agar mendapatkan solusi terbaik terhadap permasalahan yang terjadi saat ini," ujarnya.

BACA JUGA : Permainan Zonasi dan "Jual Beli Bangku", Laporkan ke Pihak Berwajib! 

Dikatakan Iqbal, sebagai Dewan Pendidikan dirinya hanya bisa memberikan saran dan masukan terhadap pendidikan di RL agar lebih baik lagi. Untuk itu dirinya tidak bisa ikut campur terlalu jauh.

BACA JUGA : Dugaan Permainan Zonasi Sekolah, Kepsek Siap Diperiksa!

"Yang jelas apapun keputusannya, saya menginginkan pendidikan di RL ini menjadi lebih baik dan bisa mengikuti aturan yang berlaku. Jangan sampai terjadi kecurangan. Serta saya juga menginginkan, jangan sampai ada anak di RL yang tidak bersekolah," ucapnya.

BACA JUGA : Dugaan Permainan Zonasi, Pengawas Turun Cek SMAN 1 RL 

Lebih lanjut dikatakan Iqbal, untuk mengindari terjadinya permainan-permainan dalam sistem zonasi ini.

BACA JUGA :  Soal Buka Data Siswa Jalur Zonasi, Warga Dwi Tunggal Tagih Janji Cabdin! 

Dirinya menginginkan agar pemerintah menghapus sistem zonasi, dan dapat dikembalikan seperti dulu melalui test dan peringkat saja, saat pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB).

BACA JUGA : Dugaan Adanya "Permainan Zonasi", DPRD Segera Datangi SMAN 1 RL 

"Sejak awal saya sangat tidak setuju dengan adanya sistem zonasi ini. Hal itu dikarenakan dapat mengurangi hak-hak siswa untuk memilih sekolah yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya. Jika alasannya untuk pemerataan, maka lebih baik sekolahnya yang ditingkatkan agar diminati siswa," terangnya.

BACA JUGA : Dugaan "Permainan Zonasi" di SMAN 1 RL, Ketua DPRD Berencana Bentuk Timsus 

Terpisah disampaikan Ketua DPRD RL Mahdi Husen SH, dalam waktu dekat ini juga pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pihak Cabdin dan Dikbud untuk melakukan penindaklanjutan di SMAN 1 RL berkenaan dengan dugaan permainan zonasi yang beredar ini..

BACA JUGA : Akui Banyak Siswa Pindah KK, Cabdin Janji Buka Data Siswa SMAN 1 RL 

"Kami menyurati pihak Cabdin dan juga Dikbud Provinsi agar dapat menindaklanjuti permasalahan yang ada ini. Untuk itu setelah surat diterima oleh pihak yang bersangkutan, saya ingin surat tersebut cepat direspon. Agar permasalahan dugaan permainan zonasi ini tidak berkepanjangan dan menjadi berlarut-larut," tandasnya.