DD Hangus, Desa Tanpa Pembangunan Fisik

DD Hangus, Desa Tanpa Pembangunan Fisik

NICKO/CE Camat SBI saat mengurus pemberkasan pencairan DD Lubuk Tunjung.--

REJANG LEBONG,CURUPEKSPRESS.COM- Desa yang anggaran dana desa (DD) nya hangus dikarenakan tidak melengkapi berkas pencairan tahap II tahun 2022, dipastikan tanpa pembangunan fisik.

Adapun dari informasi didapat wartawan ada 2 desa yang DD tahap II nya hangus.

BACA JUGA:17 Kapus Dijabat Plt, 4 Definitif

BACA JUGA:6.000 Warga Belum Rekam KTP-el Disdukcapil Jemput Bola ke Desa dan Sekolah

Yakni desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir (SBI) dan Desa Perbo Kecamatan Curup Utara (Cutra).

Disampaikan Camat Kecamatan SBI, Debi Jonson yang juga merupakan penjabat sementara (Pjs) di Desa Lubuk Tunjung, jika sudah dipastikan tidak ada pembangunan secara fisik yang dilakukan di desa tersebut.

BACA JUGA:Hasil Penilaian LHP Gelombang II, 6 Desa Tersandung Kasus Pajak

BACA JUGA:Dikbud Serahkan Reward Siswa Berprestasi

Karena tidak memiliki anggaran lain selain menggunakan anggaran DD untuk pembangunan.

"Saya pastikan, di Desa Lubuk Tunjung tidak akan ada lanjutan pembangunan fisik yang sebelumnya sempat diwacanakan," ucap Debi.

Dikatakan Debi, jika sebelumnya pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak PMD agar memberikan kelonggaran kepada desa yang dipimpinnya tersebut.

BACA JUGA:Aman Jika Terjadi Gempa di Bawah 5 Magnitudo

BACA JUGA:Lagi Pesta Sabu, 3 Warga Lebong Diringkus

Untuk bisa tetap melanjutkan pemberkasan pencairan DD.

Namun karena sudah melebihi batas waktu yang ditetapkan, terpaksa anggaran DD tahap II Desa Lubuk Tunjung dikembalikan ke kas negara.

"Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi berkas pencairan DD tepat pada waktunya. Namun kami terkendala oleh laporan penyerapan anggaran pembangunan. karena H-2 sebelum waktu yang ditetapkan habis, rekening desa kami baru dibuka blokirnya," sampai Debi.

BACA JUGA:Lagi Pesta Sabu, 3 Warga Lebong Diringkus

BACA JUGA:Dugaan Korupsi DD Talang Pito, Jaksa Terima Hitungan KN dari Auditor

Meski demikian, masih dikatakan Debi, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pihak PMD.

Agar ada solusi dan keringanan yang diberikan untuk desa nya tersebut.

"Sudah 2 tahun ini tidak ada pembangunan fisik di Desa Lubuk Tunjung karena kades yang bersangkutan sebelumnya tersandung masalah. Untuk itu kami berharap masih ada keringanan dari pihak PMD maupun KPPN, agar DD kami masih bisa diproses," sampainya.

BACA JUGA:Anjing Mati Pasca Gigit 7 Warga, Warga Khawatir Terjangkit Rabies

BACA JUGA:Bandar dan Pemain Judi Online 'Higgs Domino' di Ringkus Polda Bengkulu

Lebih lanjut dikatakan Debi, selain pembangunan fisik yang tidak bisa dilaksanakan karena DD hangus.

Pihaknya juga terkendala anggaran covid dan ketahanan pangan yang tidak bisa dianggarkan karena tidak memiliki anggaran.

BACA JUGA:Ngunjal 358 Liter BBM, 2 Warga Rimbo Pengadang Ditangkap!

BACA JUGA:4 Peserta Magang ke Jepang Mundur

"Sudah dipastikan, selain pembangunan fisik. Untuk permasalahan lainnya kami tidak bisa menganggarkan untuk bantuan covid, dan juga ketahanan pangan. Tapi kami masih bersyukurmeskipun anggaran DD hangus dan tidak bisa ditoleransi lagi. Untuk penyaluran BLT DD dan juga gaji perangkat tetap bisa dilaksanakan. Karena untuk hal tersebut menggunakan ADD, bukan DD," terangnya.

BACA JUGA:Jelang PBAK IAIN Curup, 907 Mahasiswa Ikuti Pra PBAK

BACA JUGA:Dinkes Usul Ratusan Honorer Jadi PPPK

Sementara itu hal senada juga diungkapkan Camat Kecamatan Cutra Budiman SPdI, yang merupakan Pjs kades di Desa Perbo.

Dimana dirinya menyampaikan, jika anggaran DD mereka hangus, maka tidak akan ada pembangunan fisik di desa nya.

BACA JUGA:BNI Dukung Program Smart Province Bengkulu

BACA JUGA:Kunjungi Lebong, Pesan Kejati: Jangan Zalim Dalam Bertugas

"Sudah dipastikan tidak akan ada pembangunan fisik kalau DD hangus dan dikembalikan ke negara," sampainya.

Meski demikian dikatakan Budiman, saat ini pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak PMD, agar pencairan DD nya bisa tetap diproses.

BACA JUGA:Soal Isu Subsidi Dicabut Warga Tolak BBM Naik

BACA JUGA:17 Kapus Dijabat Plt, 4 Definitif

"Memang kami belum melengkapi berkas pencairan DD tahap II pada waktu yang ditetapkan. Namun kami masih berharap ada toleransi dengan mempertimbangkan semua yang terjadi saat ini," singkatnya.

Sumber: